Hal ini diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Firsal Ferial Mutyara, saat bersilaturahmi ke Balai Cipta Karya Sumut di Medan, Senin (6/11).

Rombongan ini diterima langsung oleh Kepala Balai Cipta Karya Sumut, Safril Tansir. Sementara, rombongan Kadin Sumut antara lain Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan PUPR Samsuddin Waruwu alias Ucok Kardon, Ketua Umum Gapeksindo Sumut Erikson Lumbantobing, Ketua Gapensi Sanggam Bakkara, Kadin Muda Josua Farera Pangaribuan, Jimmy Simbolon dan Bonny Lumbangaol.

Dalam pertemuan itu, Firsal menyampaikan beberapa yang menjadi persoalan yang muncul pada 2023. Para pengusaha kontruksi yang tergabung di Kadin Sumut hanya sebagai penonton di rumahnya sendiri seperti pembangunan Stadion Utama PON Sumut-Aceh 2024 yang menelan anggaran hampir Rp 600 miliar yang berada di bawah Balai Cipta Karya. Ada juga proyek tahun jamak (multiyears) senilai Rp 2,7 triliun di bawah naungan Pemprovsu.

Disampaikannya, pihaknya bersama para asosiasi konstruksi, beberapa waktu lalu, telah melakukan pertemuan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut yang diterima Ketua Komisi D DPRD Sumut Benny Sihotang dan membicarakan hal sama. Pertemuan diskor karena tidak mendapat jawaban dari Dinas PUPR Sumut, dalam hal ini Sekretaris Dinas.

"Rapat diskor Ketua Komisi D Benny Sihotang dan akan dilanjutkan kembali dengan waktu yang tidak ditentukan serta diharapkan, pertemuan selanjutnya langsung dihadiri oleh Penjabat Gubsu," ucap Ucok Kardon.

Sementara, Ketua Umum Gapeksindo yang juga anggota Luar Biasa Kadin Sumut Erikson Lumbantobing menambahkan, para balai PUPR diharapkan tidak menutup mata dan hati terkait keberadaan kontraktor lokal.

Menurutnya, saat ini sedang berlangsung "pesta" pembangunan. Contohnya, pembangunan arena untuk PON Sumut-Aceh 2024. Dia berharap kontraktor lokal jangan hanya menjai penonton akibat tidak adanya keberpihakan kepada kontraktor lokal dari para pemangku kebijakan.

Senada dengan Erik, TM Pardede yang juga anggota luar biasa Kadin Sumut menyampaikan, kondisi yang terjadi saat ini adalah kontraktor lokal hanya dijadikan sebagai vendor bagi BUMN Karya, bukan subkontraktor yang nama perusahaannya tercatat dalam kontrak utama.

Menurutnya, vendor tidak terjamin secara kontraktual dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kontraktor utama, sehingga modal yang sudah dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut belum tentu dikembalikan setelah kontraktor utama mendapatkan pembayaran dari pemberi kerja. Menjadi subkontraktor pun tidak resmi.

Kepala Balai Cipta Karya Sumut, Safril Tansir, menyambut baik kunjungan silaturahmi yang dilakukan Kadin Sumut dan para asosiasi jasa konstruksi yang bergabung di Kadin Sumut. Dia sangat berterima kasih atas masukan yang disampaikan.

Ke depan, Safril Tansir berharap bisa bekerja sama dengan baik untuk membangun Sumut.

(GAS/RZD)