Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Hendro Sugianto, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat 2023 bertema "Kolaborasi Kebijakan untuk Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Bandung, Jawa Barat, Rabu-Kamis (8-9/11).

Menurut Hendro, untuk mengurangi polusi yang ada di kota-kota besar Indonesia, pemerintah terus mengembangkan teknologi transportasi di antaranya melalui kendaraan listrik. Tidak sampai di situ, pemerintah juga melengkapinya dengan aturan-aturan pendukungnya.

"Ke depan, teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat dan hal ini menjadi tantangan bagi kita sebagai aparatur pemerintah untuk bisa mengikutinya dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Kita juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber SDM yang terbaik. Karenanya kami berharap Rakornis ini menjadi sarana 'update' informasi dan peningkatan kemampuan kita semua," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Analisadaily.com, Rabu (8/11).

Dia juga menuturkan tidak hanya mempersiapkan kemajuan transportasi di dalam negeri saja, saat ini kemajuan transportasi juga terjadi di tingkat regional di mana jalan bebas hambatan di antara negara ASEAN juga telah dibangun, sehingga transportasi darat di kawasan regional ini akan terhubung. Hal serupa juga terjadi di daerah perbatasan seperti di Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Timor Leste.

"Karenanya, kebijakan transportasi di tingkat Nasional harus disikapi dengan baik, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diinginkan dibidang kecepatan dan kenyaman dapat diberikan," tambahnya.

Empat Isu

Pada kesempatan sama, Sekretaris Ditjen Hubdat Kemenhub, Amirulloh, dalam laporannya menyampaikan, dalam rakornis diangkat setidaknya empat isu penting.

Keempat itu ialah persiapan pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024, implementasi Undang-Undang (UU) No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penajaman ketatalaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di lingkungan Ditjen Hubdat, dan pembahasan organisasi dan tata kerja, diskusi advokasi hukum di lingkungan Kemenhub serta diskusi manajemen konstruksi.

"Menjelang pengujung tahun, angkutan Natal dan Tahun Baru adalah salah satu 'highlight' terkait dengan akan meningkatnya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan adanya hari raya dan liburan akhir tahun," ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada pemda dengan kategori "Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Terbaik" yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Aceh, Kota Semarang, Kota Padang, dan Kota Pekanbaru.

Kemudian, diberikan juga penghargaan kepada Penyelenggaran Pengujian Kendaraan Motor terbaik, yaitu UPUBKB Pulogadung, Provinsi DKI Jakarta, UPUBKB Kota Tangerang, dan UPUBKB Tandes, Kota Surabaya.

Wadah Koordinasi Nataru

Dalam hal mempersiapkan Angkutan Nataru 2023/2024, Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani, memaparkan, prediksi Puncak Arus Mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023 dan Puncak Arus Balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023. Sementara, prediksi Puncak Arus Mudik II akan terjadi pada 29-30 Desember 2023 dan Puncak Arus Balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

"Kami juga telah memetakan isu-isu strategis saat Nataru nanti, di antaranya potensi kemacetan di kawasan wisata, 'ramp check', penumpukan penumpang dan kendaraan di pelabuhan, penjualan tiket daring, antipasi cuaca buruk dan kesiapan jalur alternatif," urainya.

Ditjen Perhubungan Darat bersama-sama seluruh pemangku kepentingan terkait akan terus berupaya menciptakan Angkutan Nataru 2023/2024 yang aman, nyaman dan selamat bagi masyarakat.

Rakornis ini dihadiri seluruh jajaran di lngkungan Ditjen Hubdat beserta seluruh unit pelaksana teknis, instansi pemerintah pusat terkait, kepala dinas Perhubungan provinsi, kabupaten/kota, pengamat transportasi dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik secara luring dan/atau daring.

(GAS/RZD)