Menurut Willy, Pj Gubsu perlu menerima masukan dan keluhan aspirasi dari seluruh elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Sumut yang menyerukan tuntutan agar kenaikan UMP naik sebesar 15%.

"Kami harap PJ Gubsu peduli nasib buruh Sumut, upah buruh Sumut sangat murah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, tunda dulu penetapan UMP Sumut kalau naiknya tidak signifikan," kata Willy Agus Utomo didampingi Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamonangan Purba, di Medan, Senin (20/11).

Partai Buruh juga menyatakan menolak Peraturan Pemerintah (PP) No 51 Tahun 2023 tentang penetapan upah yang baru saja disahkan. Menurut Willy, PP tersebut sangat merugikan kaum buruh, dan upah akan jauh dari upah layak bagi kaum buruh itu sendiri.

"Dengan PP tersebut, tanpa ada dewan pengupahan, atau berapa kenaikan upah buruh tahun depan, dipastikan hanya naik 1 hingga 3 persen saja, itu sangat-sangat tidak layak," ucap Willy.

Willy mengatakan, seharusnya pemerintah dalam menetapkan upah bukan berdasarkan rumus inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja, tapi harusnya yang dihitung kebutuhan hidup layak kaum buruh meliputi sandang, pangan, papan, dan akses sosial buruh lainnya.

"Pihak kami sudah hitung sesuai data Kebutuhan Hidup Layak buruh Indonesia, dengan survei pasar dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inovasi maka dapat disimpulkan kenaikan UMP layak buruh tahun 2024 adalah sebesar 15 persen," ungkap Willy.

Berdasarkan hal tersebut, Willy berharap Pj Gubsu dapat mengeluarkan kebijakan Diskresi kenaikan UMP Sumut, jika berdasarkan PP 51 Tahun 2023 kenaikannya hanya di prediksi 3,7%.

"Diskresi Pentepan UMP oleh Pj Gubsu tidak melanggar aturan, gubernur punya wewenang tersebut jika peduli dan peka terhadap penderitaan buruhnya yang makin sulit saja, karena kebutuhan pokok masyarakat saat ini sudah mengalami banyak kenaikan. Kita minta Pj Gubsu berani diskresi untuk kesejahteraan buruhnya," pungkas Willy.

(REL/RZD)