"Pada libur Nataru tahun lalu diprediksi yang melakukan pergerakan 44,17 juta orang, sementara tahun ini diprediksi 107,63 juta orang. Jadi meningkatnya sangat signifikan di atas seratus persen yaitu 143,65%,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Senin (20/11).

Menurut hasil survei, alasan masyarakat bepergian di masa libur Nataru yang tertinggi adalah liburan ke lokasi wisata (45,29%), pulang kampung (30,15%), dan merayakan Nataru di kampung halaman (18,98%).

Pilihan moda transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan didominasi penggunaan kendaraan pribadi, yaitu mobil 35,57% (39,97 juta orang) dan motor 17,92% (20,14 juta orang). Sedangkan untuk transportasi umum, pergerakan didominasi moda kereta api 13,16% (14,79 juta orang), pesawat 11,91% (13,38 juta orang), bus 10,94% (12,29 juta orang), kapal penyeberangan 6,04% (6,78 juta orang), dan kapal laut 3,44%. (3,86 juta orang).

Simpul transportasi yang akan dipadati penumpang baik dari daerah asal maupun tujuan8 yaitu; Stasiun Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Sidoarjo, Stasiun Bandung, Stasiun Tugu, Terminal Tipe A Amplas Medan, Terminal Tipe A Purbaya, Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tenau, Bandara Soekarno Hatta, dan Bandara Ngurah Rai.

Menhub menjelaskan, dengan melihat banyaknya pergerakan ke lokasi wisata dan penggunaan mobil dan motor yang cukup besar, maka perlu disiapkan langkah antisipasi pengaturan lalu lintas di titik-titik krusial. “Kami akan berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah, Kepolisian, pengelola jalan tol, BMKG, Badan SAR Nasional, dan unsur terkait lainnya,” ucap Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKT Robby Kurniawan menjelaskan, hasil survei ini dapat memberikan gambaran atau potret tren mobilisasi masyarakat di masa libur Nataru. “Namun hasil survei ini bukan sebagai pengganti data realisasi yang mencerminkan keadaan aktual atau sebenarnya,” ujar Robby.

Ia menjelaskan, hasil survei ini menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi (renops) penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang dilakukan Kemenhub, Kementerian/Lembaga, dan juga pihak terkait lainnya.

Adapun sejumlah masukan kepada pemerintah daerah yaitu; melakukan promosi tarif bundling transportasi massal perkotaan dengan destinasi wisata untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Selanjutnya, menyusun kebijakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, menambah personil keamanan, menambah fasilitas keselamatan jalan arteri di daerah, dan perbaikan prasarana infrastruktur jalan.

Sedangkan, rekomendasi kepada instansi terkait lainnya yaitu: mengatur manajemen rekayasa lalu lintas, mengatur kapasitas/ruang di rest area dengan notifikasi, menambah lampu penerangan jalan umum di jalan tol, pembatasan jenis angkutan barang pada tanggal-tanggal puncak, memberikan peringatan dini adanya cuaca ekstrim, dan siaga penyelamatan dan pencarian pertolongan di daerah rawan dan wisata.

Berdasarkan hasil survei, 5 (lima) daerah asal pergerakan terbesar yaitu, Jawa Timur 16,30% (17,54 juta orang), Jabodetabek 13,76% (14,81 juta orang), Jawa Tengah 13,21% (14,22 juta orang), Jawa Barat 10,39% (11,18 juta orang) dan Sumatera Utara 6,93% (7,45 juta orang).

Sementara, 5 (lima) daerah tujuan perjalanan terbesar yaitu; Jawa Timur 15,18% (16,34 juta orang), Jawa Tengah 13,80% (14,86 juta orang), Jawa Barat 11,62% (12,51 juta orang), Jabodetabek 9,19% (9,89 juta orang), dan D.I Yogyakarta 8,92% (9,60 juta orang).

Adapun puncak arus keberangkatan diprediksi terjadi pada Sabtu 23 Desember 2023 11,62% (12,5 juta orang), Sabtu, 30 Desember 2023 11,43% (12,31 juta orang), dan Jumat 22 Desember 2023 8,22% (8,85 juta orang). Selanjutnya, puncak arus balik diprediksi terjadi pada Selasa 2 Januari 2024 18,96% (20,41 juta orang), Senin 1 Januari 2024 16,92% (18,21 juta orang), dan Selasa 26 Desember 2023 11,16% (12,01 juta orang).

Survei ini dilakukan menggunakan metode penyebaran kuesioner secara daring melalui Whatsapp, Instagram dan SMS Blast. Periode pelaksanaan survei yaitu satu bulan, mulai 26 Oktober s.d 2 November 2023. Pelaksanaan survei melibatkan sejumlah pihak diantaranya yaitu: media, Badan Pusat Statistik (BPS), Kominfo, akademisi dan para praktisi sektor transportasi.

(TRY/CSP)