"Banyak media, ketika bertanya kepada saya apa visi dan misinya, apa programnya, dan seterusnya. Kalangan pemilih, apalagi pemilih pemula, itu tidak terlalu tertarik, (mereka) tertarik lebih kepada gimik," kata Ganjar menyambangi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Kamis (30/11).

Dilansir dari Antara, para pemerhati politik pun, menurut Ganjar, menilai demokrasi bisa berjalan secara substansi dan bukan prosedur. Sebab, substansi demokrasi tak hanya berkenaan dengan aspek politik, tetapi juga alam pikir ekonomi dan sosial budaya.

Asumsinya, lanjutnya, apabila keadaan ekonomi dan sosial suatu negara baik, maka otomatis akan diikuti pula dengan kemajuan politik. Hal itu berarti pula kemajuan substansi demokrasi.

"Kemudian, para kandidat itu bisa menyampaikan apa yang menjadi ide, gagasan, kondisi, dan solusi," tambahnya.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu khawatir kalau setiap pemimpin baru memiliki visi dan misi yang berbeda dengan konstitusi.

Dia lalu bercerita terkait peristiwa di tahun 1998, di mana saat itu merupakan momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Saat itu, Presiden kedua RI Soeharto mengumumkan berhenti dari jabatannya sebagai kepala negara setelah 32 tahun berkuasa.

Turunnya Presiden Soeharto pada peristiwa 21 Mei 1998 itu menjadi tonggak awal Indonesia memasuki era reformasi.

"Saya akan memulai dari cerita 98 saja, karena peristiwa 98 itu penting. Itulah yang menjadi cita-cita dari seluruh perbaikan yang ada di bangsa dan negara ini," ujar Ganjar.

KPU RI, Senin (13/11), telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024.

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024, Selasa (14/11), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, serta jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

(RZD)