"Siapa kira-kira calon anggota DPD yang bakal menang atau lolos ke Senayan?" Pertanyaan ini disampaikan kepada seorang mahasiswa di sekitar sebuah kampus, akhir pekan lalu.

"Anggota dewan ya pak. Si Anu," jawabnya dengan pe de. Ia menyebut nama seseorang anggota DPR RI yang sekarang mencalonkan diri kembali.

"Bukan. Itu kan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Yang kumaksud DPD," ujarku menjelaskan.

"Oh...Si Ono ya," jawabnya lagi sambil tersipu. Jawabannya kembali salah. Nama yang disebut calon anggota DPRD.

Sebelumnya, pertanyaan yang sama ku ajukan pada sejumlah orang yang baru keluar dari sebuah kantor.

"Si Anu. Si Ana. Si Ani," jawab mereka sambil berdebat. Dari sejumlah yang mereka sebutkan, tidak ada yang benar.

Harus diakui, meski usianya "cukup dewasa" sepantaran dengan usia reformasi, namun banyak yang belum familiar dengan DPD, apalagi keberadaan anggotanya. Bahkan, ada yang menyebutnya, "antara ada dan tiada". Disebut tidak ada, mereka ada. Tapi disebut ada, kiprahnya kurang terdengar.

Tapi jangan berburuk sangka dulu. Bisa saja mereka telah berbuat, namun tak suka diekspos. Tak suka menonjolkan diri. Mereka mungkin termasuk orang yang low profile, rendah hati.

Terlepas dari itu semua yang pasti, mereka juga "wakil rakyat". Namanya juga "wakil" harus tetap dipilih. Meskipun katanya, tidak memiliki fungsi yang "powerful" seperti anggota DPR (termasuk pengakuan mereka yang sedang menjabat saat ini), ternyata yang berminat menjadi anggota DPD tidak sedikit.

Buktinya, yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) untuk Pemilu 2024 sebagaimana dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) jumlahnya meningkat. Jika pada Pemilu 2019 yang mendaftar ikut kontestasi sebanyak 19 orang, pada Pemilu 2024 bertambah menjadi 21 orang, termasuk empat petahana (incumbent).

Beda dengan kuota untuk anggota DPR dan DPRD yang menggunakan daerah pemilihan (dapil) berbasis jumlah penduduk, DPD tidak. DPD berbasis provinsi. Tiap provinsi memiliki "jatah" atau kuota yang sama yaitu empat orang. Jadi tanpa melihat berapa jumlah penduduk yang masuk daftar pemilih tetap (DPT), setiap provinsi memilih "jatah" yang sama.

Terlihat ada ketimpangan jumlah DPT antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Seperti "tidak adil". Misalnya calon anggota DPD di Provinsi Papua Selatan hanya butuh ribuan atau belasan ribu suara untuk satu kursi. Bandingkan dengan calon anggota DPD dari Jawa Barat. Mereka butuh ratusan ribu bahkan jutaan suara untuk sebuah kursi.

Provinsi Jawa Barat pemilik suara terbanyak yakni 35.714.901 pemilih. Diikuti Jawa Tengah (28.289.413), Jawa Timur (31.402.838) dan keempat Sumatera Utara (10.853.940). Bandingkan dengan provinsi yang baru dimekarkan, Papua Selatan (367.269) dan Papua Barat (385.465).

Sebanyak 10.853.940 suara di Sumut pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ini akan diperebutkan 21 calon termasuk di antaranya empat petahana.

Seperti diketahui pada Pileg 2019 peraih suara terbanyak adalah, Pdt WTP Simarmata dengan 803.638 suara. Diikuti Dedi Iskandar Batubara (790.346), Muhammad Nuh (518.926) dan Badikenita Br Sitepu (496.760).

Peraih suara terbanyak pada Pileg 2014 Prof Dr Darmayanti Lubis hanya meraih 448.047 suara dan menduduki posisi tujuh. Sedangkan petahana tiga periode Parlindungan Purba berada di posisi keenam dengan 491.422 suara.

Peringkat kelima Faizal Amri yang meraih 496.618 suara. Faizal kemudian menggantikan Pdt WTP Simarmata karena meninggal dunia.

Siapa yang bakal melenggang ke Senayan? Apakah empat petahana bakal melaju dengan "mulus"?

Melihat 21 nama calon anggota DPD dari Sumut persaingan diperkirakan akan berlangsung ketat. Dari empat petahana, peringkat dua dan tiga, lima tahun lalu, Dedi Iskandar dan M Nuh diperkirakan akan lolos ke Senayan. Mereka memiliki massa pendukung yang tidak bisa pindah ke "lain hati" yaitu, Al Washliyah dan PKS.

Pesaing terkuat tetap dua petahana lainnya, Badikenita Br Sitepu dan Faizal Amri plus Parlindungan Purba. Namun jangan "remehkan" calon lain. Albiner Sitompul misalnya. Albiner adalah Ketua Umum Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI).

Ada juga tokoh Muhammadiyah Rafdinal. Rafdinal bukan kali ini mencalon. Tentu dengan pengalamannya, ia punya strategi khusus dan tidak mengulangi kesalahannya.

Kemudian ada juga Abdon Nababan. Abdon adalah Sekretaris Jenderal/Chief Executive Officer di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2007–2012 dan 2012-2017, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barisan Pemuda Adat Nusantara, Ketua 2009-2016, Ketua Dewan Pembina 2016-2017, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN), Pemrakarsa 2012 dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Dewan Penasihat 2013-2019.

Jangan kesampingkan pula Joko Susilo dan Samulya Surya Indra. Joko Susilo adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Pujakesuma. Sedangkan Samulya memiliki latar belakang PDIP.

Calon lain yang patut diperhitungkan adalah Pendeta Penrad Siagian. Pdt Penrad bisa mengambil suara Pdt WTP Simarmata. Namun Pdt Penrad harus berebut suara dengan Sabam Parsaoran Manalu yang memiliki latar belakang HKBP. Sabam Parsaoran juga dikenal sebagai aktivis buruh.

Jangan abaikan juga Ikhwaluddin Simatupang. Praktisi dan akademisi hukum ini pernah menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Selanjutnya Firman Shah. Firman Shah merupakan anak almarhum Anuar Shah. Anuar Shah yang biasa disapa Aweng merupakan Ketua MPW PP Sumut yang cukup disegani.

Selain itu masih ada nama-nama yang cukup dikenal di Sumut seperti, Iskandar Sembiring, Andi Junianto Barus, Bahrum Ulum Harahap, Darwis Harahap, Emsah Peranginangin dan Sukidi. Mereka ini merupakan tokoh masyarakat Sumut yang juga memiliki pengikut tidak sedikit.

Melihat 21 nama calon anggota DPD ini, diperkirakan kompetisi untuk mencari empat peraih suara terbanyak tidaklah mudah. Nama besar tidak cukup. Hubungan keluarga atau kekerabatan tidak cukup. Kita tunggu saja.....

(RRS/RZD)