"Suhu politik makin memanas, dan saya lihat rasa cinta kebersamaan itu sudah makin hilang, paling menonjol calonnya harus menang dan tidak kalah," kata Anthon Sihombing saat bertolak dari Bandara Kualanamu, Deliserdang, Jumat (29/12).

Apa lagi saat ini, kata Anthon, disinyalir ada eks Kepala Badan setingkat Kementerian pergi ke luar negeri diduga menghubungi beberapa negara, agar negara tersebut membantu mereka supaya Capres mereka menang. Dan disinyalir mereka membantu kalau calonnya menang, hilirisasi akan distop.

“Jadi kebersamaan membangun negara itu sudah kurang, kenapa harus sedemikian rupa, sedangkan hilirisasi inilah salah satu yang bisa membantu kesejahteraan ataupun membantu pemasukan negara yang sangat besar sekali,” kata Anthon, Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sumut 3.

“Ada yang dari Rp 3 miliar menjadi Rp 300 miliar. Mereka yang bayar pajak kepada negara. Maksud saya, apakah memilih Capres harus menggadaikan segala sesuatunya,” sambungnya.

Maka dari itu, lanjutnya, diminta agar perangkat Badan Intelijen Negara (BIN) mengontrol, atau presiden, perangkat presiden lainnya, memantau hal sedemikian rupa.

“Karena bagaimana keberadaan kita mengenai hilirisasi sangat banyak negara-negara luar yang merasa kecewa dengan berlakunya hilirisasi ini. Bukan hanya nikel, hasil laut juga, tumbuhan demikian, timah dan lainnya. Maksud saya, marilah bertanding dengan sportif di Pilpres ini, apalagi saya lihat kalau ada yang menang, seolah disebut curang,” sebutnya.

Intinya, adanya pemilihan pada Pilpres ini mesti ada yang menang dan kalah. Jadi perlu dicermati, karena dengan cara-cara sedemikian, menjual negara demi kemenangan Capres tertentu, itu sangat bahaya.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertempuran kita, dipenjajahan kita jarang kalah, tetapi kekalahan kita karena ada yang berkhianat,” ujarnya.

“Untuk itu, Capres yang sudah dipersiapkan sekarang jangan menghujat antara sesama, jangan saling menjelekkan. Karena itu saya berharap pihak keamanan harus menjunjung tinggi netralitas, dan mengawasi, jangan sampai aturan yang ditetapkan KPU diabaikan,” pungkasnya.

(KAH/RZD)