“Ada beberapa kades curhat, mereka mengaku ditipu oknum Kadis PMD kantor camat berinisial N. Mereka terlalu percaya memberi uang untuk setoran pajak ke oknum PNS namun nyatanya, tidak disetor,” kata Simon, Selasa (9/1).

Akibatnya, kades harus bayar. Simon mengatakan, adanya surat dari KPP Pratama Kabanjahe membuat urusan pajak dimaksud terang benderang dan telah dituntaskan.

“Kasus itu sebenarnya ditangani Inspektorat. Kami tidak ikut mendampingi,” kata Simon.

Kepala Desa Lae Sering, Bentus Manalu mengatakan, jumlah kades diduga korban penipuan sebanyak 8 orang.

“Informasinya itu betul. Ada surat Kantor Pajak Kabanjahe memerintahkan pajak dana desa harus dibayar. Padahal sepengetahuan kami, pajak itu telah dibayar melalui N. Rupanya, slip setoran itu palsu,” kata Bentus.

Bentus menyebut, dia terpaksa membayar pajak terhitung tahun 2020. Padahal, dana itu telah diberikannya kepada N untuk dibayarkan.

Kepala desa lainnya mengatakan, nilai tipuan mencapai ratusan juta, bahkan mungkin di atas Rp 1 milliar. Menurutnya, N berusaha meyakinkan mereka untuk kemudahan proses sehingga tidak berlama-lama. Setelah uang diberi, N menyuguhkan mereka slip setoran.

Medio November 2023, muncul surat dari Kantor Pajak Kabanjahe mengharuskan kades membayar pajak. Kalau tidak dipenuhi, akan dilimpahkan ke penegak hukum. Ketika mereka menunjukkan bukti pembayaran, rupanya lembaran itu bodong.

“Pajak saya per tahun, Rp 60 juta. Jadi, harus bayar lagi mulai tahun 2020. Ada lagi mantan kades wajib bayar,” ujar seorang kades di Sidikalang.

Kades itu menyebut, tidak mengetahui keberadaan N. “Enggak berkantor lagi,” pungkasnya.

(SSR/RZD)