Baru-baru ini, civitas academica Universitas Gajah Mada (UGM) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo karena dianggap melakukan tindakan menyimpang dalam proses penyelenggaraan negara. Mereka membuat Petisi Bulaksumur setelah mendalami dinamika perpolitikan nasional beberapa waktu terakhir.

Civitas, yang di dalamnya terdapat guru besar, dosen dan mahasiswa itu, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini.

Penyimpangan yang dimuat dalam petisi itu diantaranya soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir, serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

“Kalau kampus-kampus mulai menyuarakan itu, artinya ada masalah serius. Ini menjadi perhatian kita semua,” kata Anies Baswedan kepada awak media usai kampanye akbar, yang diikuti ribuan pendukungnya di Lapangan Reformasi.

“Kami yang menjalani beberapa waktu ini sering merasakan dan kami yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya, tata cara pemerintahan yang mendasarkan pada meritokrasi, mengayomi semua, itu yang kami perjuangkan,” tegas Anies.

Jadi sekarang, Anies lanjut menjelaskan, mendengar kampus-kampus mulai memberikan pandanganya, ia bersama timnya melihat pandangan yang objektif, yang perlu diperhitungkan amat serius, perlu didengar. Dia mengajak agar sama-sama menjaga dan mereka hanya menginginkan yang sederhana dari proses Pemilu 2024 ini.

“Kami hanya berharap sederhana kok, Pemilu dilaksanakan dengan jujur, adil dan seluruh unsur penyelenggara netral, itu saja,” tambah Anies.

Surya Paloh menilai, model dan sistem demokrasi yang saat ini mengalami permasalahan yang cukup kompleks, artinya permasalahan yang lebih besar dari apa yang selama ini dihadapi, baik dalam negeri maupun internasional.

“Maka kita harus menentukan pilihan. Dari semua calon presiden, semua mereka punya hak yang sama, putra-putra terbaik bangsa ini, tetapi adalah hak kita untuk memilih yang terbaik dari baik itu,” tegas Surya Paloh dari atas podium.

“Kalau jalannya proses demokrasi untuk melaksanakan pemilihan terganggu, baik oleh orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti esensinya, maka betapa pentingnya Pemilu yang bebas, bersih, adil. Saudara-saudara kita insya allah kita tidak diam, kita akan hadapi itu,” sambungnya di hadapan ribuan simpatisan, relawan dan kader partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kepentingan publik

“Bukan hanya kita, tapi kita yakin dan percaya, seluruh komponen, elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang, apabila mereka masih mempunyai hati nurani, dan masih mampu menjaga akal sehatnya maka mereka mengatakan tidak ada tempat untuk mereka yang merusak jalannya proses Pemilu, tidak ada tempat bagi orang-orang yang mengintervensi pemilu, kita akan hadapi itu, rakyat akan hadapi itu,” tegasnya kembali dan disambut tepuk tangan massa.

Kata dia, tetapi kebijakan yang dianggap kurang tepat, kebijakan yang membawa konsekuensi bukan semakin maju tetapi mundur, Surya mengatakan agar stop, jangan lanjutkan.Inilah tugas bersama dan banggalah kepada negeri ini yang diberikan sistem demokrasi.

“Demokrasi itu artinya kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, kita menjadikan itu mendidik, itu hak kita, tapi kewajiban kita juga untuk mengimbanginya. Bangun kesadaran kita, yaitu berpikir kritis, objektif, jika benar katakan itu benar, tetapi yang salah, walaupun adik sendiri, saudara yang kita sayangi dan kita usung sendiri, kita harus berani secara jujur mengatakan tidak, karena dia salah,” ujarnya.

Menurut Surya Paloh, pemikir-pemikir besar bangsa ini telah bersepakat, model negara ini, sistem negara ini bukan model kerajaan. Bukan model negara-negara agama juga. Negara ini adalah republik, semua untuk semua, bukan satu untuk semua. Maka harus jelas pemisahan kepentingan pribadi, hak-hak keluarga dan hak publik.

“Kewajiban bagi para elit bangsa ini, untuk melaksanakan edukasi pada bangsa sendiri. Demokrasi yang bebas akan efektif apabila ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini lah poin penting bagi elit bangsa ini, termasuk tokoh-tokoh partai politik, untuk lebih mengedepankan kepentingan publik, membangun kesadaran bangsanya sendiri,” tambahnya.

(CSP)