Wakil Ketua PKB Sumut, Syaiful Syafri (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Kualanamu - Menjelang Pemilu 14 Februari 2024 ini, gerakan rakyat untuk perubahan dalam rangka keadilan dan kesetaraan ekonomi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur untuk semua semakin berkumandang di setiap Provinsi Indonesia.
Gerakan rakyat yang ingin perubahan untuk keadilan dan kesetaraan ekonomi dapat terlihat sejak awal dideklarasikannya Capres Anies Rasyid Baswedan berpasangan dengan Cawapresnya Muhaimin Iskandar (AMIN ) tanggal 2 September 2023 di Hotel Majapahit Surabaya.
Di Sumatera Utara gerakan perubahan untuk keadilan dan kesetaraan ekonomi yang menjadi harapan rakyat ditandai dengan gelombang arus berbagai lapisan masyarakat yang datang ke TPD Sumut untuk deklarasi mendukung dan memenangkan Capres Anies Baswedan dengan Cawapresnya Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pemilu 14 Februari 2024 di Jalan Sudirman 39 Medan.
Arus perubahan untuk keadilan dan kesetaraan ekonomi tidak semata datang dari masyarakat kebanyakan, melainkan para pensiunan TNI/Polri dan ASN dan menjelang Pemilu 14 Februari 2024 ini, kalangan intelektual atau akademisi sudah deklarasi bersama para Alumni dan Mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.
Tak urung gelombang masyarakat yang ingin menyaksikan kampanye terakhir 10 Februari 2024 di Jakarta International Stadium (JIS) dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, datang long march dari daerah perbatasan Jakarta menuju JIS, sehingga sekeliling JIS min 1 hari kampanye sudah dipenuhi masyarakat.
"Harapan masyarakat untuk keadilan dan kesetaraan ekonomi di Indonesia tidak mungkin kita halangi, karena negara kita menganut sistem demokrasi Pancasila, dan rakyat berhak menentukan pilihannya, dan menentukan siapa pemimpinnya setiap 5 tahun sesuai UUD 1945,” kata Wakil Ketua DPW PKB Sumut, Syaiful Syafri, Jumat (9/2).
Di Sumut, tuntutan keadilan dan kesetaraan ekonomi yang diharapkan masyarakat sudah benar, data BPS 2023, masih banyak rakyat di daerah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang kehidupannya miskin, “Termasuk di perkotaan, angka stunting tinggi dan masih banyak anak-anak perkotaan putus sekolah, juga pengangguran terbuka,” kata tokoh yang diketahui sosok Pekerja Sosial dan banyak terjun ke desa-desa pedalaman di Sumut.
Demikian juga di Jambi, Kalimantan, apalagi di Papua masyarakat KAT masih tinggi karena mereka masih banyak yang tinggal di lembah dan pengunungan daerah pedalaman atau di pinggiran sungai dan laut, sehingga tingkat kemiskinan masih tinggi, “Akibatnya arus perubahan terus berkembang sebagai harapan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur untuk semua,” tegas penulis Buku Kebijakan dan Perencanaan Sosial ini.
Sisi lain para kepala daerah sibuk dengan perbaikan kantor, memperbesar tunjangan penghasilan, dan konsentrasi kepada perbaikan infrastuktur sehingga terabaikan, penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, bahkan peningkatan kualitas pendidikan karena anggaran-anggaran seperti ini bersifat terpakai habis dan mudah terlihat jika terjadi penyelewengan.
“Karenanya tuntutan keadilan dan kesetaraan ekonomi untuk semua masyarakat Indonesia, yakni masyarakat adil dan makmur untuk semua, membuat jutaan rakyat Indonesia berbondong menuju JIS sebagai wujud dukungan kampanye terakhir untuk memenangkan Capres dan Cawapres pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pemilu 2024,” pungkasnya.
(KAH/RZD)