"Saya berharap, kita bisa meraih hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dengan penurunan angka prevalensi stunting di bawah satu digit," ungkapnya saat membuka Rembuk Stunting Kabupaten Deliserdang Tahun 2024 di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deliserdang, Kamis (15/2).

Menurutnya, dalam keterangan resmi diperoleh Jumat (16/2), dengan menuntaskan stunting, maka akan mempermudah upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di hadapan Sekertaris BKKBN Sumut Yusrizal Batubara, Kadis Dukcapil, Misran Sihaloho, Kadis Lingkungan Hidup Elinasari Nasution, para pejabat pemkab setempat, para Ketua Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kecamatan, kepala puskesmas, koordinator KB kecamatan, dan para undangan, Bupati Yusuf Siregar mengapresiasi kinerja TPPS desa/kelurahan hingga kabupaten yang berupaya maksimal menurunkan prevalensi stunting selama tahun 2023.

Kepada segenap jajarannya, termasuk perusahaan swasta/BUMN dan NGO, bupati berharap agar berperan aktif menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. "Jika semua berperan dan terlibat, maka sekitar 418 anak stunting di Deli Serdang akan terselamatkan," imbuhnya.

Yusuf Siregar optimis, komitmen yang kuat dan kerjasama semua sektor, berikut optimalisasi anggaran yang ada, maka target prevalensi stunting di kabupaten itu akan tercapai.

"Dengan tercapainya target di bawah 10 persen, maka akan lahir generasi emas sebagai cikal bakal pemimpin masa depan, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP3KB), dr Hery Kurnia melaporkan, Rembuk Stunting tersebut merupakan strategi dalam pencapaian target penurunan stunting di kabupaten itu.

Kegiatan sama dilaksanakan berjenjang dari kecamatan berlanjut ke kabupaten. Sebelumnya, di 22 kecamatan Rembuk Stunting digelar pada pertengahan Januari hingga awal Februari 2024.

Hery Kurnia juga melaporkan, Rembuk Stunting dimkasudkan sebagai upaya mengintervensi pencegahan dan penurunan stunting antara organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintahan dan masyarakat.

"Pemerintah mengonfirmasi, menyinkronkan, dan menyinergikan hasil analisis situasi dan rancangan kegiatan OPD saat Musrenbang dalam upaya percepatan penurunan stunting," katanya mengakhiri.

(REL/RZD)