"Apa yang diinginkan para anggota dewan sudah senyawa dengan apa yang akan saya laksanakan," kata Edy Junaedi dalam temu ramah dengan pimpinan dan anggota DPRD Padanglawas, Selasa (5/3).

Edy mengungkapkan, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kafasitasnya, jangan harap akan mampu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

"Saya lahir dari hasil reformasi birokrasi, dan mohon maaf para kepala OPD, ini akan kita lakukan," tegas Edy.

Edy menjelaskan, penempatan pejabat harus diisi berdasarkan kompetensi. Bukan bedasarkan hubungan kekeluargaan atau hubungan pertemanan.

"Jadi ini yang menjadi komitmen kita sesuai apa yang menjadi harapan anggota dewan," kata Edy.

Selain itu Edy menyoroti masih banyaknya pejabat di Padanglawas yang rangkap jabatan. Mengakibatkan pimpinan OPD tidak bisa bekerja dengan baik.

"Saya baru 16 hari dilantik jadi Pj Bupati, dan setiap hari daftar persoalan semakin bertambah," ungkap Edy.

Selain reformasi birokrasi, Edy juga menyoroti persoalan tata ruang Padanglawas yang hingga saat ini masih belum tuntas.

Akibat tidak adanya Perda tata ruang, sambung Edy, semua pembangunan di Padanglawas tidak terarah.

"Kalau tata ruang daerah ini tidak ada, semuanya serba tidak menentu, hari ini kuning, besok bisa berubah putih, jadi semuanya tidak terarah," tegas Edy.

Ketua DPRD Padanglawas Amran Pikal Siregar menyampaikan dukungan dan langkah yang akan diambil Edy Junaedi untuk perbaikan dan pembenahan Padanglawas.

"Jangan takut pak bupati, DPRD siap mendukung langkah langkah yang akan diambil demi untuk perbaikan Padanglawas," kata Amran.

Malah kata Amran bila dibutuhkan, dewan siap berangkat bersama menjumpai Mendagri di Jakarta untuk mendukung langkah bupati dalam melakukan perbaikan.

"Kehadiran anggota dewan ini pak bupati adalah bentuk dukungan kepada bupati untuk melakukan langkah langkah strategis," tandas Amran.

(ATS/RZD)