Ilustrasi (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)
Analisadaily.com, Simalungun - Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Dolo Panribuan Hendro Sidabutar kecewa kepada sekretariat kecamatan atas minusnya biaya rapat pleno beberapa waktu lalu. Hal itu diutarakannya di Kantor Camat Dolok Panribuan, Tiga Dolok, Kabupaten simalungun, Selasa (5/3).
"Sebagai PPK, sangat kecewa atas jawaban Sekretariat Kecamatan Dolok Panribuan menyatakan biaya rapat pleno rekapitulasi Pemilu 2024 minus," kata Hendro yang merupakan seorang pengacara di Simalungun.
Jelasnya lagi, pada laporan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di sekretariat kecamatan, menurut sekretaris PPK anggaran sudah minus. Bahkan biaya untuk transportasi rapat pleno rekapitulasi di Mantor KPU Simalungun menggunakan biaya pribadi.
"Kemarin saat kami mengantar berkas dan hasil pleno dari kecamatan ke kantor KPUD Simalungun di Pematangraya sudah menggunakan biaya pribadi. Karena kami minta dari kecamatan, sekretaris mengatakan anggaran minus," ujar Hendro.
Dikatakannya, Sekretaris PPK Dolok Panribuan melakukan pembayaran atas digunakan ya fasilitas pemerintah kecamatan, baik itu kursi dan meja.
"Fasilitas Pemerintah Kecamatan Dolok Panribuan harus dibayar, terkesan tidak ikut menyukseskan Pemilu 2024," sebutnya.
Sekretaris KPUD Simalungun, Laurens mengatakan, anggaran untuk pleno di kecamatan ada dan ditampung pemerintah hingga selesai hasil pleno.
"Kurang tau kalau terkait anggaran, itu ranah bagian keuangan, tapi pasti adanya itu anggarannya," ujar Lauren.
Sekretaris PPK Dolok Panribuan, Lenni Sinaga, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler tidak merespons, dan pesan WhatsApp yang dikirim tidak berbalas.
(FHS/RZD)
