"Insya Allah 9 persen kami dapat, karena polanya sudah kami temukan," ujarnya saat menjadi narasumber dalam rangka advokasi intervensi serentak, dalam percepatan penurunan stunting kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 7 Medan, Senin (3/6).

Sebelumnya Kabupaten Tapsel memiliki nilai stunting tertinggi di antara kabupaten/kota se-Sumut, namun atas hasil kerja keras yang dilakukan, jumlah stunting berhasil turun 23.8 persen.

Prevalensi stunting pada 2022 dari 39.4 persen menjadi 15.6 persen di 2023. Sementara untuk 2024 diharapkan turun sebesar 6.6 persen untuk mencapai target 9 persen.

Selanjutnya, dalam mendukung percepatan penurunan stunting, antronometri seluruh Posyandu di Tapsel telah diperbaiki dan USG telah tersedia.

Sebanyak 67 desa telah dibantu untuk membentuk jamban komunal, dan juga memberikan insentif kepada sebanyak 2675 kader posyandu, dan pemberian makanan tambahan yang diambil dari UMKM Tapsel.

"Terpeting bagi kami dana desa harus 10 persennya digunakan untuk percepatan penurunan stunting," tegasnya.

Lebih lanjut Dolly juga mengatakan, prioritas Pemkab Tapsel berupa pemberian bantuan langsung kepada beberapa keluarga demi mencegah meningkatnya bayi stunting.

Mengingat, tidak semua masyarakat yang mau membawa bayinya ke Posyandu membuat tantangan tersendiri bagi Pemkab Tapsel.

"Untuk memecahkan permasalahan itu, dengan cara tok tok bagas (door to door). Kami siap menghadirkan masyarakat ke Posyandu 90 persen dari target.

"Apresiasi seluruh kinerja OPD atas penurunan angka stunting di Tapsel. Kami lakukan bersama supaya yang dulu paling bawah kami bisa perbaiki semaksimal mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, Dolly menjelaskan, dana desa telah disalurkan, juga telah mendorong masyarakat agar membuat arisan, dan sarana dan prasana sendiri telah di penuhi oleh Pemkab.

"Mudah-mudahan dengan langkah ini keyakinan kami bisa memenuhi target akhir di tahun ini 9 persen," ucapnya.

(HIH/RZD)