Pasalnya, banyaknya perjalanan dinas dengan alasan untuk kemajuan desa namun belum ada dampak yang dirasakan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tranparansi Anggaran Jujur Berkeadilan, Anda Suhendra Rambe. Menurutnya, study tiru ke Yogjakarta yang menelan biaya besar tersebut terkesan hanya piknik dan tak memberi dampak signifikan bagi perkembangan dan kemajuan desa.

"Hasil dari perjalanan dinas mereka para Kades tersebut itu alasan Bimtek, studi banding maupun studi tiru tak pernah dirasakan masyarakat manfaatnya," kata Anda, Kamis (6/6).

Lebih lanjut dia menerangkan, kalau program One Product One Village (OVOP) ini bisa berjalan dengan baik, maka tiap desa ada produk unggulan yang bisa dipamerkan dan juga dipasarkan, sehingga dampaknya bisa memberikan manfaat bagi UMKM desa, serta bisa meningkatkan pendapatan asli desa.

"Seharusnya para kades tersebut bisa merencanakan dan membuat program yang melibatkan semua kalangan masyarakat yang ada di desa yang mereka pimpinan, bukan plesiran yang tak jelas seperti saat ini," kata Anda.

Program OVOP pernah dulu digaungkan oleh mantan Bupati Asahan, Almarhum Taufan Gama Simatupang. "Program OVOP ini dulu pernah digaungkan, sehingga pasti bisa dirasakan masyarakat, artinya kenapa mesti jauh-jauh untuk melaksanakan studi tiru atau studi banding, cukup di Sumatera Utara saja," ujarnya.

Anda menuding kegiatan pelesiran dengan alasan Bimtek atau studi tiru itu adalah ajang korupsi, di mana biaya tersebut mencapai miliar dari seluruh desa.

“Yang kalau kita hitung, contohnya biayanya Rp 17 juta tiap desa di Kabupaten Asahan terdapat 177 desa, maka dana yang dihabiskan ke luar daerah sekitar Rp 3 miliar lebih, dan itu tidak berdampak kepada masyarakat alias tidak ada bukti yang ditirukan di desanya," ujarnya.

Kalau Rp 3 miliar ini dibuat kegiatannya, diadakan program kerja di Asahan, maka dampak positifnya akan sangat terasa bagi pelaku UMKM dan lainnya di Asahan.

"Kami akan kroscek kegiatan ini, dan meminta aparat penegak hukum dan Inspektorat untuk melakukan penelusuran terkait hal ini. Dan kalau seandainya ada indikasi korupsi, kita minta aparat penegak hukum bertindak," tegasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Asahan, Didi P, membenarkan baru-baru ini Kades se-Kabupaten Asahan telah melaksanakan studi tiru di Yogjakarta.

"Iya benar ada para Kades melaksanakan studi tiru atas usulan masing-masing organisasi Kades, yakni APDESI dan PAPDESI," kata Didi di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Didi menerangkan, kegiatan studi tiru ini dilakukan oleh Kades sudah melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan semua perwakilan masyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Perjalanan dinas Kades dengan tujuan studi tiru sebelumnya sudah dimusyawarahkan mereka, sehingga keberangkatan secara resmi, dengan adanya nota dinas," ujarnya.

(ARI/RZD)