Statistisi Ahli Utama pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Misfaruddin menjelaskan, jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan Maret 2023, yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.239,71 ribu jiwa atau sebesar 8,15 persen.

"Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,7 ribu jiwa pada periode Maret 2023-Maret 2024, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 poin," kata Misfaruddin, Senin (1/7).

Diterangkan, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 12,5 ribu jiwa, sedangkan di pedesaan justru bertambah sebanyak 0,8 ribu jiwa.

Dengan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,3 poin sementara di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin.

Misfaruddin memaparkan, garis kemiskinan yang merupakan besaran jumlah rupiah yang ditetapkan sebagai suatu batas pengeluaran minimal untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor harga pasar komoditi yang dibeli dan dikonsumsi, yang cenderung naik dari waktu ke waktu, sehingga garis kemiskinan cenderung meningkat juga dari waktu ke waktu.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

"Pada Maret 2024, garis kemiskinan di Sumut sebesar Rp 642.423 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya Rp 667.922 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan Rp 610.264 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Maret 2023 (Rp 602.999/kapita/bulan), garis kemiskinan Sumut naik sebesar 6,54 persen. Garis kemiskinan di daerah perkotaan naik 6,56 persen dan garis kemiskinan di perdesaan juga naik 6,41 persen," paparnya.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2024, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2024 sebesar 76,36 persen.

Pada Maret 2024, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama.

"Beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan baik di perkotaan (22,54%) maupun di perdesaan (30,41%). Empat komoditi makanan lainnya penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan adalah rokok kretek filter (12,43%), tongkol/tuna/cakalang (4,47%), cabe merah (3,99%), dan telur ayam ras (3,73%). Demikian juga di perdesaan, empat komoditi makanan lainnya penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter (10,42%), tongkol/tuna/cakalang (3,60%), cabe merah (3,53%) dan telur ayam ras (3,28%)," jelas Misfaruddin.

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan baik di perkotaan (6,13%) maupun di perdesaan (5,70%).

Empat komoditi bukan makanan lainnya penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan adalah bensin (3,98%), listrik (3,04%), biaya pendidikan (2,38%), dan perlengkapan mandi (1,23%). Sedangkan di perdesaan, empat komoditi bukan makanan lainnya penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah bensin (3,04%), biaya pendidikan (1,80%), listrik (1,67%), dan perlengkapan mandi (1,17%).

Misfaruddin juga mengatakan, garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.

"Pada periode September 2022 - Maret 2024 garis kemiskinan rumah tangga miskin selalu mengalami peningkatan, dimana pada periode September 2022 - Maret 2023 naik sebesar 14,48 persen, dan periode Maret 2023 - Maret 2024 naik sebesar 7,52 persen, dimana garis kemiskinan rumah tangga miskin Maret 2024 adalah sebesar Rp3.526.902/rumahtangga/bulan," sebutnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Misfaruddin menuturkan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

"Pada periode September 2022 - Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,411 menjadi 1,261. Begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), turun dari 0,339 menjadi 0,324," terangnya.

Pada periode Maret 2023 - Maret 2024, secara total Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan, namun jika dilihat berdasarkan wilayah, terlihat penurunan di perkotaan dan peningkatan di pedesaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,261 menjadi 1,227. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penurunan, dari 0,324 menjadi 0,302 pada periode yang sama.

Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, sementara penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran konsumsi antara penduduk miskin semakin berkurang.

"Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtangga miskin di sekitar garis kemiskinan mampu mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan. Keadaan tersebut didukung pula oleh semakin berkurangnya kesenjangan rata-rata pengeluaran konsumsi antar rumah tangga miskin," pungkasnya.

(RZD)