Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan pendengar pada siaran langsung “Dialog Pro Aspirasi Sumut” RRINet Medan, Rabu (17/7) di Studio Podcast RRI Medan.

Wali Kota mengatakan, saat ini yang menjadi jukir parkir berlangganan masih pegawai Dinas Perhubungan.

“Hari ini jukirnya masih pegawai kami dari Dishub. Jadi memang masih ada keterbatasan,” ungkapnya.

Bobby Nasution mengatakan, jika memenuhi syarat dan diterima bergabung dengan Pemko Medan, jukir ini akan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp 2,5 juta.

Dengan adanya gaji bulanan, jukir yang telah diterima bergabung dengan Pemko Medan dilarang melakukan pengutipan uang parkir kepada pengendara yang telah memiliki stiker parkir berlangganan.

Pemko Medan juga telah bekerja sama Polrestabes Medan dan Polres Belawan untuk mengambil tindakan hukum kepada jukir resmi yang terbukti melakukan pungli kepada pengendara yang telah berlangganan parkir.

“Kepada masyarakat kalau sudah ada stiker, ini sudah dipastikan sudah dipastikan tidak bayar parkir, kecuali masuk ke mal,” sebutnya.

Dalam dialog yang bertajuk “Pertumbuhan Ekonomi di Medan” yang juga menghadirkan narasumber Ketua Kadin Medan, Arman Candra itu, Wali Kota menyinggung pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor.

Bobby Nasution mengutarakan, salah satu tantangan dalam menekan kriminalitas adalah tingginya kasus penyalahgunaan narkoba. Dia menyebutkan, Provinsi Sumut tertinggi penyalahangunaan narkoba di Indonesia. Medan merupakan kota tertinggi angka penyalahgunaan narkoba di Sumut.

Karena itu, lanjut Bobby Nasution, Pemko Medan mendukung upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Pemko juga mendukung penuh pembentukan BNN Kota Medan. Kita siapkan lokasi dan lahannya,” tandasnya.

(REL/RZD)