Samerdanta menjelaskan, konsep desa wisata yang melek akan teknologi dan atau berkolaborasi utuh dengan teknologi merupakan konsep yang mungkin hanya beberapa desa yang menggunakannya dari total desa yang berada di Republik Indonesia.

Ia menjelaskan, kolaborasi teknologi dengan sifat wajib hanya digunakan dalam lingkup administratif di lingkungan pemerintahan desa, seperti website keuangan terintegrasi dimana keseluruhannya telah mengikuti template yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun pendataan warga yang terhubung dengan pengawasan inspektorat. Membuat warga kerap menterjemahkan teknologi sebagai momok yang menakutkan untuk didekati.

"Belum lagi masih banyaknya pimpinan desa di Sumatera Utara yang gaptek (gagap teknologi) maka sangat jarang atau bahkan masih terhitung jumlah pimpinan desa yang sudah mampu mengkolaborasikan antara bisnis dan teknologi di lingkup usaha-usaha yang dikuasai oleh Desa. Badan Usaha Milik Desa kerap dipaksa kreatif dengan dana terbatas menciptakan program program teknis berskala besar dan sistemik namun berdampak integratif dan luas," ujarnya.

Hal ini, imbuhnya, tentu meningkatkan lingkungan kerja yang stres dan intimidatif, karena harus menciptakan potensi bisnis, namun dilain sisi seperti dipaksa memiliki tingkat keberhasilan 100%. Dengan latar belakang aktivitas warga mayoritas petani, peladang, mungkin nelayan, lalu tiba tiba menjadi pembuat bisnis dadakan berskala luas seperti desa. Penciptaan bisnis malah menjadi drama saling sikut secara internal organisasi. Berbeda dengan bisnis pribadi yang keputusan dapat diambil dan bertanggungjawab secara personal, pengambilan keputusan bisnis usaha desa, mutlak dipegang dalam musyawarah desa. Alhasil program-program pemerintah desa atau badan usaha milik desa sangat berfokus pada Program Pengadaan, seperti pengadaan fasilitas, pengadaan barang, pembuatan taman dll.

Gebrakan itulah yang ingin dilakukan oleh Dosen D3 Perjalanan Wisata Fakultas Vokasi, Samerdanta Sinulingga.

Pembuatan sistem keuangan terintegrasi dalam setiap usaha-usaha yang diciptakan dan dijalankan oleh desa menjadi hal sentral dilakukan karena sangat berkaitan pada karakter dan tingkat kepercayaan secara internal.

“Saya ingin sebelum usaha, cara mengelola uang dan sistem mereka sudah harus jelas. Mengelola bisnis di perusahaan sangat berbeda dengan di desa. Kalau desa saya ibaratkan rumah pribadi maka, disana ada adik kandung, sepupu, ada paman, bibi, kakek, nenek dan lain lain. Desa merupakan rajutan kekeluargaan yang kental dan sangat sensitif. Sistem kekeluargaan ini kemudian dipayungi oleh bisnis, namanya pariwisata. Kamu harus adil berbisnis dengan sepupu, kakek, nenek, bibi, paman, dll. Penyelenggaraan bisnis dalam skala desa merupakan bisnis yang paling fatal dan menyakitkan, ini seperti berjalan dipinggir jurang berpijak pada batu yang rapuh. Nah, penciptaan sistem alur bisnis berbasis teknologi cloud, dapat memvalidasi bahwa (siapapun bisa melihat, atau sering disebut sistem keuangan terbuka) segala sesuatunya diselenggarakan sejujur-jujurnya,” ujar alumni Universitas Udayana, Bali ini.

Samerdanta mengatakan, paham inilah yang menjadi bukti urgensinya Digitalisasi Sistem Keuangan Terintegrasi. Bentuk dari digitalisasi ini yaitu Universitas Sumatera Utara memberikan kepada pihak desa sebuah 1) aplikasi keuangan; 2) komputer tablet bersifat mobile; 3) dan sebuah alat print yang nantinya akan menghasilkan struk transaksi.

Adapun prosesnya yaitu: 1) wisatawan mendatangi tiketing pintu masuk; 2) operator wisata mengambil komputer tablet dan membuka aplikasi sistem keuangan; 3) wisatawan membayar tiket masuk kepada operator (penyerahan uang); 4) operator mencatat jumlah orang dan jumlah uang masuk ke aplikasi komputer tablet; 5) berdasarkan perintah komputer tablet maka alat print akan mengeluarkan struk transaksi; 6) proses transaksi tersebut kemudian masuk ke cloud, 7) siapapun bisa “melihat’ transaksi apa saja yang sedang dan sudah berlangsung menggunakan handphone pribadi; 8) di akhir bulan seluruh transaksi tersebut telah terbentuk secara otomatis menjadi pdf laporan keuangan yang rapi.

Berhubung dikarenakan sifat bisnis bukan merupakan bisnis personal, namun merupakan bisnis desa. Maka sangat tak jarang laporan uang masuk dan uang keluar mendapat inspeksi dari Inspektorat keuangan baik lokal hingga provinsi. Hal inilah yang faktor kecemasan kedua selain dari faktor pertama (bisnis dengan lingkup kekerabatan saudara) yang dipersiapkan oleh Samerdanta juga tim pengabdian dalam memperbaiki pengelolaan bisnis pariwisata di Desa Parsingguran II.

“Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui merupakan konsep yang ingin saya terapkan dalam sistem transaksi bisnis skala desa tersebut. Dan menghindari kekacauan laporan keuangan internal bisnis yang diselenggarakan desa sebagai wujud laporan legal formal bersifat hormat hukum dan tertib pajak maka sistem keuangan terintegrasi ini memudahkan pihak desa dalam melaporkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara rapi, profesional dan cepat kepada lembaga inspeksi keuangan. Ini yang saya ingin ciptakan. Pemerintah desa jadi PD (Percaya Diri) dengan kepala terangkat dapat menunjukkan hasil dan laporan yang jujur, terbuka dan rapi, dari setiap transaksi yang terjadi di unit bisnis yang mereka jalankan, baik itu kepada warganya maupun kepada administrasi negara, kan semua jadi tenang,” kata Samerdanta mewakili tim Pemas USU, Sabtu (13/7).

Atas program tersebut pemerintah desa melalui kepala desa, ketua kelompok sadar wisata dan pihak Badan Usaha milik Desa Parsingguran II mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Sumatera Utara karena dapat menciptakan sistem yang sebelumnya mereka abaikan karena fokus pada program pengadaan saja. Dengan adanya program ini masyarakat sangat terbantu dan menciptakan suasana bisnis yang kondusif di Desa Parsingguran II, Kabupaten Humbang Hasundutan.

(REL/BR)