Menurutnya, Aceh selaku tuan rumah gelaran akbar olahraga nasional 5 tahunan tersebut, diketahui telah menerapkan kebijakan penggunaan barcode di SPBU bagi konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi. Sejauh ini program tersebut terbilang berhasil diterapkan di Aceh, dan menjadikan Aceh sebagai pilot project nasional dalam pendistribusian BBM bersubsidi tersebut.

"Artinya, Aceh diakui berhasil mendistribusikan BBM bersubsidi dengan baik sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang berhak. Maka masyarakat di seluruh Indonesia diminta mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Aceh. Ini tentu sangat prestisius bagi Aceh, bukan hanya sebagai pilot project nasional yang berhasil, tetapi juga menemukan solusi bagi problem carut marutnya distribusi BBM bersubsidi di Aceh selama puluhan tahun," ujar Nahrawi Noerdin yang akrab disapa Toke Awi, Selasa (30/7).

Nahrawi membandingkan, pasca penggunaan barcode, BBM bersubsidi relatif tepat sasaran hanya digunakan oleh yang berhak. Para pendompleng yang tidak berhak dan selama ini memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi atau kelompok menjadi kesulitan mendapatkan akses.

"Kita pun menaruh harapan bahwa kebijakan ini akan tetap membuat BBM bersubsidi yang diberikan akan cukup hingga akhir tahun. Sehingga tidak ada lagi pemandangan lazim yang selalu muncul pada akhir tahun berupa antrean super panjang selama berjam-jam di hampir semua SPBU untuk menanti BBM subsidi, yang kuota setahunnya sudah habis sebelum akhir tahun," ucapnya.

Nahrawi merasa prihatin ketika tiba-tiba ada pemikiran untuk mencabut kebijakan yang baik itu.

“Jika argumentasi yang diajukan adalah penghapusan kebijakan bagus itu penting dilakukan karena Aceh harus menerima tamu dalam jumlah besar yang menghadiri PON, berarti kita memilih langkah mundur untuk mengakomodir para tamu yang ‘tidak terbiasa’ dengan penggunaan barcode di SPBU,” sebutnya.

Baginya, event PON ini justru menjadi ajang dan kampanye penting bagi seluruh anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air untuk melihat bagaimana tertibnya penggunaan BBM bersubsidi di Aceh.

"Ini waktu yang tepat untuk menyosialisasikan keberhasilan Aceh menerapkan sistem barcode di SPBU bagi pengguna BBM bersubsidi. Mengapa Aceh justru harus mundur ke belakang dengan menghapus kebijakan barcode yang bagus itu di tengah kesempatan sosialisasi yang sangat baik bagi seluruh peserta PON yang hadir,” ucapnya.

“Dengan program barcode ini subsidi yang diberikan jadi lebih tepat sasaran, sehingga BBM subsidi tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, kalangan Industri, dan lain-lain yang tidak berhak. Maka mudah-mudahan kuota akan cukup hingga akhir tahun tanpa ada kelangkaan," sambungnya.

Selain itu, Nahrawi menjelaskan, pajak daerah atas penggunaan BBM oleh kalangan kontraktor, Industri, dan lain-lain juga menjadi jelas masuk ke kas Pemerintah Aceh, karena tidak termanipulasi oleh penggunaan BBM subsidi.

Bagi Ketua Hiswana Migas Aceh ini, jika pun memang harus berakhir masa barcode, mungkin hanya dispensasi selama event berlangsung sebagai bentuk penghormatan bagi para tamu.

Toke Awi berharap tidak demikian, karena para tamu juga pasti ingin belajar dari cara Aceh membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat, termasuk bagaimana subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh rakyat yang berhak.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) itu juga pasti sudah tahu mana yang terbaik untuk Aceh. Mereka tidak akan mungkin menerima kemunduran bagi Aceh.

"Jika pun memang harus, mungkin hanya dispensasi selama event berlangsung sebagai bentuk penghormatan bagi para tamu. Tapi saya berharap tidak demikian. Karena para tamu juga pasti ingin belajar dari cara Aceh membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat, termasuk bagaimana subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh rakyat yang berhak," tutup Nahrawi Noerdin.

(MHD/RZD)