Sinergi yang kuat antara masyarakat sipil, swasta dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, menjadi modal untuk menghadapi tantangan yang semakin berat.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengingatkan bahwa tantangan besar masih menanti di depan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, konflik geopolitik yang terus berlanjut, hingga risiko perlambatan ekonomi global. Hal ini diperburuk oleh gangguan rantai pasok yang berkepanjangan dan era suku bunga tinggi yang membebani dunia usaha. Kondisi tersebut menuntut langkah-langkah strategis dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha.

"Tantangan ini harus kita jawab dengan memperkuat fundamental ekonomi, menjaga stabilitas makro, dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Dengan demikian, kita dapat terus menjaga momentum pertumbuhan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tegas Arsjad, Sabtu (17/8).

Menyadari pentingnya strategi yang matang, Kadin Indonesia tengah menyusun White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi tahun 2024-2029 sebagai kontribusi dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional, khususnya terkait optimalisasi sektor strategis, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.

Whitepaper ini dirancang dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri, investor, akademisi, dan lembaga riset, yang nantinya akan menjadi referensi dalam menyusun program pemerintah 2024-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Untuk itu, Arsjad menekankan pentingnya kesatuan organisasi dalam memperkuat peran Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB), yang terdiri dari berbagai asosiasi dunia usaha, dalam berkontribusi pada perekonomian nasional.

"Kadin akan terus berfokus pada advokasi kebijakan yang berpihak pada dunia usaha dan pembangunan daerah. Whitepaper ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendorong kebijakan ekonomi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan daerah," jelas Arsjad.

Arsjad juga menegaskan bahwa dunia usaha perlu bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong inovasi dan penguatan sektor strategis, termasuk kebijakan reskilling dan upskilling tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

"Perayaan HUT RI ke-79 ini harus menjadi simbol semangat kolaborasi yang lebih kuat antara dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat kerjasama demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," ungkap Arsjad.

Sejalan dengan pandangan dunia usaha, Ekonom Indef, Ariyo DP Irhamna, melihat bahwa dunia usaha berkolaborasi dengan pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

"Dalam rangka mencapai target menuju visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara maju, diperlukan kolaborasi yang solid antara dunia usaha dan pemerintah. Dunia usaha perlu didorong menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pemerintah melalui APBN, terbatas sebagai stimulator dan melalui regulasi berperan mendorong pelaku usaha agar semakin inovatif dan produktif. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan pelaku usaha, lapangan kerja berkualitas semakin tersedia untuk masyarakat, daya beli masyarakat dapat meningkat, dan rasio pajak dapat ditingkatkan," pungkas Ariyo.

(REL/RZD)