"Kerja pemenangan dan riset saat suksesi Pilkada bisa dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja saat menjabat sebagai kepala daerah selama lima tahun nantinya," ungkap Bambang Widjojanto membuka obrolan saat bersilaturahmi di kediaman Ali Yusuf Siregar, di Tanjungmorawa, Kamis (22/8) malam.

Kabupaten Deliserdang, katanya, menjadi daerah yang seksi untuk diperebutkan oleh calon pemimpin karena menyimpan kekayaan sumber daya alam dan menjadi wilayah yang strategis dengan adanya Bandara Internasional Kualanamu.

Potensi yang ada di kabupaten berpenduduk lebih 2 juta jiwa ini hanya bisa maksimal dikelola oleh sosok pemimpin yang bersih, sederhana, memiliki visi misi ke depan dalam memajukan daerahnya, dan tentu saja dicintai masyarakatnya. Apalagi Lagi Yusuf Siregar memiliki elektabilitas tertinggi melalui tiga survey yang dilakukan tiga lembaga survey terpercaya.

"Kreteria ideal ini bisa terbaca dari track record selama seseorang berkiprah dalam kariernya. Terlebih saat menjadi birokrat maupun saat menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya," imbuh pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan mantan Komisioner KPK ini.

Silaturahmi yang dimulai dengan saling memperkenalkan diri itu, Ali Yusuf Siregar menyatakan niatnya untuk maju menjadi Balon Bupati Deliserdang. Dia juga menerangkan perjalanan kariernya dari birokrat murni hingga digandeng Azhari Tambunan sebagai Wakil Bupati Deliserdang dan memenangkan Pilkada 2018 silam.

Selama periode 2019-2024, Ali Yusuf Siregar diangkat menjadi Plt Bupati karena Azhari Tambunan undur diri untuk maju sebagai Caleg DPR RI. Sebulan menjadi Plt, dia kemudian ditetapkan sebagai bupati defenitif hingga mengakhiri masa jabatan pada 23 April 2024 lalu.

Pada kesempatan silaturahmi itu, Eep Saefulloh meluruskan sebutan petahana yang dilekatkan pada Ali Yusuf Siregar oleh banyak kalangan. Julukan petahan itu lebih tepat kepada sesorang yang sedang menjabat. Sedangkan yang sudah mengakhiri masa jabatan, bukan lagi petahana.

Eep mencontohkan, seorang petahana layaknya Presiden Jokowi saat maju untuk periode kedua karena sedang menjabat sebagai presiden.

Menanggapi adanya isu segelintir orang yang mempersoalkan pelantikan 89 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkup Pemkab Deliserdang pada masa periode Bupati Ali Yusuf Siregar, sehingga akan berimplikasi pada pencalonannya, Eep dan BW sependapat dengan mantan Ketua Muda Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung (MA) periode 2016-2022, Prof Supandi.

Menurut Eep, yang bisa memutuskan kepala daerah tindakannya cacat hukum dari segi wewenang, prosedur, material subtabsial dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Apalagi prosedur pelantikan itu sudah seizin Mendagri. Soal dua orang pemenang tender jabatan eselon II yang belum dilantik, semestinya penjabat bupati saat ini yang meneruskan," imbuh konsultan politik pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.

Bambang menimpali, jika ada pihak-pihak yang menginginkan Bawaslu Deliserdang merekomendasikan Ali Yusuf Siregar untuk didiskualifikasi KPU Deliserdang, atau KPU Deliserdang menolak pendaftarannya, maka tindakan penyelenggara Pemilu ini keliru, sebab belum ada putusan pengadilan.

Pada silaturahmi itu juga hadir Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Deliserdang, M Teguh Syuhada Lubis, dan lainnya.

Terakhir, Eep dan BW memberikan sejumlah "jurus jitu" untuk memenangkan Pilkada. Eep juga berpesan, agar Ali Yusuf Siregar segera mungkin mengangkat seseorang kepercayaan sebagai manajer kandidat agar konsentrasinya tidak terpecah dengan memikirkan banyak hal.

"Manajer kandidat ini bukan seorang yang mengiyakan saja apapun pendapat kandidat, sebaliknya harus bisa mendebat kandidat. Tugas utama manajer kandidat untuk melindungi kepentingan kandidat serta memberikan advokasi hukum," tandas Eep yang berperan besar dalam kemenangan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

(RIO/RZD)