"Hal ini sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di lapangan," ujar Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Industri (Kadin) Sumut Samsuddin “Ucok Kardon” Waruwu bersama para senior konstruksi di Sumut seperti Erikson Tobing, TM Pardede, Junjungan Pasaribu didampingi sejumlah kontraktor muda seperti Joshua Fereira Pangaribuan di Kantor Gapeksindo Sumut, Jalan Sei Mencirim No 75, Medan, belum lama ini.

“Kita heran data apa atau ahli mana yang dikutip Pj Gubsu sehingga sudah berubah seperti profesor di bidang infrastruktur,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia juga mengatakan proses kasus hukum akibat proyek infrastruktur yang tidak beres di Sumatera Utara merupakan hal yang memilukan. Sebab, mereka merupakan korban dari regulasi di bidang konstruksi yang diutak-atik.

“Kami tidak mau apa yang dialami Bambang Pardede (mantan kadis PU Sumut) itu juga akan dialami orang lain. Kami katakan itu adalah korban bobroknya dunia konstruksi di Sumatera Utara,” papar sosok yang akrab disapa Ucok Kardon ini.

Mantan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Erikson Lumbantobing mengatakan saat ini dunia konstruksi di Sumatera Utara sedang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Hal ini karena banyak persoalan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur yang dipastikan tidak sesuai antara keinginan dengan kenyataan. Salah satunya yakni tentang pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan PON XXI 2024 di mana Sumatera Utara menjadi tuan rumah.

“Dari pengalaman kami yang bidang pekerjaannya adalah pekerjaan konstruksi, maka bisa kami pastikan jika infrastruktur PON XXI tidak sedang baik-baik saja. Itu banyak masalah mulai dari mutu pekerjaan, sampai pada perencanaan waktu yang kami bisa pastikan itu tidak akan selesai tepat waktu,” paparnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri kalangan media ini, para senior yang beberapa di antaranya berlisensi sebagai ahli penilai akhir konstruksi ini mengungkapkan beberapa persoalan yang membuat bidang konstruksi di Sumatera Utara sangat bermasalah. Persoalannya mulai dari perilaku koruptif mulai pelanggaran regulasi mulai dari proses tender, hingga munculnya asumsi hukum yang dimanfaatkan untuk kepentingan politis menyangkut pengerjaan konstruksi.

“Konstruksi itu berbicara mengenai data yang ril tidak ada istilah total loss. Misalnya kasus lampu pocong dikatakan total loss, itu adalah asumsi hukum. Bagaimana mungkin pekerjaan yang sudah tiangnya berdiri, sudah ada fisik namun dikatakan total loss. Hal itu membuat adanya orang yang dihukum itu yang kita tidak inginkan,” tegas Junjungan Pasaribu.

(ARU)

(BR)