Pada 23 September 2024, di Gedung MICC, Fatoni menghadiri acara peningkatan kapasitas bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu se-Sumut, di mana ia menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada dan menjaga kualitas demokrasi, serta netralitas ASN. Selanjutnya, pada 24 September 2024, di Lapangan Benteng Jalan Pengadilan Medan, Fatoni menyampaikan bahwa deklarasi kampanye damai ini merupakan momentum penting untuk pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Kembali lagi, ia mengingatkan netralitas ASN. Dalam sambutannya, beliau berujar, "Mari kita pertahankan dan jaga kampanye damai ini, supaya Pilkada 2024 berjalan damai, tertib, dan berintegritas, sehingga dijadikan sebagai model percontohan di Indonesia," ungkapnya.

Di hari yang sama, melalui kegiatan di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Fatoni kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh Penjabat Sementara (PjS) serta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota di Sumut akan pentingnya menjaga netralitas dalam Pilkada, dengan ancaman sanksi disiplin dan pidana bagi ASN yang melanggar.

"Melalui kegiatan ini, saya kembali mengingatkan untuk menjaga netralitas. Setiap pelanggaran terhadap netralitas ASN akan dikenakan sanksi disiplin, bahkan pidana, sesuai aturan yang berlaku," tegas Fatoni.

Kegiatan selanjutnya berlangsung pada 25 September 2024, di Hotel Grand Mercure Maha Cipta, di mana Fatoni memimpin Deklarasi Pemilu Damai 2024, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas Pilkada. Ia optimis bahwa dengan pengalaman Sumut dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, Pilkada serentak kali ini akan berjalan sukses, damai, dan berintegritas sehingga menjadi model percontohan bagi provinsi lain.

Melalui serangkaian kegiatan ini, Fatoni secara tegas menunjukkan komitmennya guna memastikan Pilkada di Sumut berlangsung penuh integritas. Ketegasan tersebut patut diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk oleh kalangan akademisi.

Menanggapi hal itu, akademisi dari perguruan tinggi di Sumatera Utara memberikan apresiasi terhadap imbauan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Fatoni, yang secara tegas menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November mendatang. Imbauan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang aman, lancar, dan berkualitas.

Assoc. Prof. Heri Kusmanto, MA, PhD, Sekretaris Program Studi Doktor Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU), menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Fatoni yang secara tegas meminta seluruh ASN untuk menjaga netralitas. Menurutnya, komitmen tersebut penting dalam menjaga integritas ASN dan proses demokrasi di Sumatera Utara.

"Saya sangat mengapresiasi Pj Gubernur, Agus Fatoni, yang telah mengingatkan pentingnya netralitas ASN. Imbauan beliau sejalan dengan upaya menjaga integritas Pilkada dan kualitas demokrasi. Tidak hanya sebagai pelaksana pemerintahan, ASN juga merupakan cerminan dari keberpihakan negara pada demokrasi yang adil. Langkah Pj Gubernur ini patut diindahkan oleh seluruh elemen pemerintahan agar proses Pilkada bisa berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas," ujar Heri Kusmanto, Jumat (27/9).

Heri juga menambahkan bahwa pengalaman Sumatera Utara dalam menyelenggarakan Pemilu sebelumnya menjadi modal berharga untuk memastikan Pilkada kali ini dapat berlangsung sukses.

"Dengan pengalaman dari Pemilu legislatif dan Pilpres yang lalu, saya yakin Sumatera Utara sudah memiliki kesiapan yang baik untuk menghadapi Pilkada," ungkapnya.

Di sisi lain, Assoc. Prof. Dewi Kesuma Nasution, M. Hum, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, turut memberikan apresiasi, namun dengan penekanan yang berbeda. Menurutnya, imbauan Fatoni adalah upaya preventif yang sangat penting untuk menjaga harmonisasi di Sumatera Utara.

"Saya melihat imbauan dari Pj Gubernur ini sebagai langkah yang positif dan preventif. Netralitas ASN sangat berperan dalam menciptakan suasana Pilkada yang adil dan tidak memihak," kata Dewi Kesuma Nasution.

Di samping itu, Dewi juga mengingatkan bahwa peran masyarakat tidak kalah penting. Ia mengajak warga Sumatera Utara untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi atau opini, terutama yang beredar di media sosial.

"Saya juga ingin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiring oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berpotensi memecah belah. Sebaiknya kita saring sebelum sharing, terlebih dahulu sebelum mempercayainya," tegas Dewi.

Dengan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah, seperti yang disebutkan Fatoni terkait penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana, Dewi optimis bahwa Pilkada di Sumatera Utara akan berjalan sukses dan berintegritas. Ia berharap komitmen bersama antara pemerintah, Bawaslu, dan masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan Pilkada serentak kali ini.

Pilkada di Sumatera Utara, yang akan diikuti oleh 33 kabupaten/kota, diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga menjadi contoh bagi pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, dan bebas dari intervensi politik.

(JW/RZD)