Diskusi Publik yang digagas oleh Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan (IMPK) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen tersebut turut dihadiri Rektor Universitas HKBP Nomensen, Richard AM Napitupulu dan Dekan Fakultas Hukum Janpatar Simamora.

Selain Yasyir Ridho, hadir juga dalam dialog publik itu, Calon Wali Kota Medan Nomor urut 1, Rico Waas dan Calon Wali Kota Medan nomor urut 2.

Dialog tersebut seyogianya dimulai pada pukul 14.00 WIB, sesuai undangan dari panitia. Namun harus molor karena salah satu kandidat calon wali kota baru hadir pada pukul 16.00 WIB. 2 jam terlambat dari undangan panitia.

Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nomensen, Yasyir Ridho menyampaikan apresiasinya kepada IMPK Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen yang telah menggagas acara diskusi tersebut.

"Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada adek-adek IMPK dan Kampus HKBP Nomensen. Harapan saya, kampus lain juga menggelar acara seperti ini. Walaupun saya diundang untuk debat dengan paslon lain, cuma karena peraturan tidak boleh, tidak apa-apa, saya tidak akan berdebat dan menyampaikan visi misi pasangan HIRO disini," kata Yasyir Ridho.

Kepada Mahasiswa Nomensen yang hadir, Yasyir Ridho ingin menyampaikan jika menjadi pemimpin haruslah memiliki sikap yang berintegritas.

"Jadi pemimpin itu harus berintegritas, menginspirasi dan menjadi tauladan. Saya diundang pukul 14.00, saya datang tepat waktu. Itulah pemimpin yang berintegritas," kata Yasyir Ridho.

Pada kesempatan itu, mantan Ketua KNPI Sumut tersebut menjelaskan, pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan taraf hidup. Ia mencontohkan, dirinya bisa menjadi Calon Wakil Wali Kota Medan karena mendapat dukungan pendidikan dari orangtuanya.

"Saya beruntung bisa disekolah orangtua saja hingga sarjana. Tapi belum tentu semua orangtua mau dan sanggup untuk mengkuliahkan anaknya, apalagi karena ketidakmampuan. Karena itu saya ingin menciptakan 1 sarjana di setiap keluarga," jelasnya.

Menurutnya, dengan postur APBD Medan yang mencapai Rp 7 triliun lebih bisa menciptakan 1 sarjana dari setiap keluarga. Apalagi, undang-undang juga mengamanatkan untuk mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan.

"Rp 7 triliun itu, 20 persennya sekitar 1,4 triliun lebih. Itu bisa menciptakan 1 sarjana dari setiap keluarga. Rp 1,4 triliun itu cukup untuk pembangunan SDM. Adik-adik punya kesempatan mendapatkan pendidikan, tidak boleh tidak ada anak sarjana," ucapnya.

Ia menambahkan, untuk menciptakan 1 sarjana dari setiap keluarga dan memastikan tidak ada anak yang putus sekolah bisa dicover APBD Medan. Pemko Medan, tak perlu berharap dari dana CSR perusahaan.

"CSR memang bisa dikelola oleh Pemko Medan Atau langsung diberikan kepada masyarakat. Tapi saya tidak akan menggunakan CSR untuk pendidikan," jelasnya.

"CSR itu meminta walaupun sifatnya bukan seperti pengemis, bayangkan nanti katanya cuma seginilah keuntungan kami. Nanti datang permohonan dari kampus, terus Pemko Medan bilang belum turun CSR, kan lucu," jelasnya.

Ia mengatakan, Pemko Medan akan berupaya mengelola dana CSR dari perusahaan. Nantinya, uang CSR tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas umum.

"CSR bisa membangun infrastruktur. Sementara, kepentingan rakyat harus dicover APBD," tutupnya.

(REL/RZD)