1.500 KK Terdampak, Instalasi PDAM Tirtanciho Dairi Hancur Dihantam Longsor (Analisadaily/Sarifuddin Siregar)
Analisadaily.com, Sidikalang - Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanciho Kabupaten Dairi, khususnya kepada konsumen di Kecamatan Tigalingga terputus.
Hal itu disampaikan Direktur Utama PDAM Tirtanciho, Wahlin Munthe, Rabu (16/10). Masalah dimaksud disebabkan hancurnya sejumlah instalasi milik perusahaan plat merah dimaksud. Rangkaian konstruksi disapu banjir dan longsoran pebukitan, pekan kemarin.
“Infrastruktur PDAM Tirtanciho porak-poranda dihantam banjir dan longsor akibat hujan deras,” kata Wahlin.
Bron captering (bak penampung) dan instalasi pengolahan air di Dusun Sibengkurung Desa Juma Gerat pecah. Begitu juga pipa utama, berpatahan sepanjang berkisar 3 Kilometer.
“1.500 KK konsumen perusahaan, langsung merasakan akses. Air tak mengalir lagi ke rumah. Kalau dihitung jumlah jiwa terdampak, tentu cukup banyak,” kata Wahlin.
Dijelaskan, pun demikian, penanganan darurat segera dilakukan diantaranya memakai pipa seadanya. Personel mulai melakukan pembehanan. “Kalau dana tersedia, dibutuhkan waktu 1 bulan untuk normalisasi. Artinya, pelayanan akan krisis selama 1 bulan. Mohon permakluman para konsumen,” kata Wahlin.
Dia menyebut, dibutuhkan dana minimal Rp 700 juta guna rehabilitasi. PDAM, kata Wahlin tidak punya dana cadangan. Kalau pemerintah berkenan, alokasi anggaran bisa dalam bentuk penyertaan modal.
“Ini jelas bencana alam. Kepala Desa sudah bikin surat,” kata Wahlin.
Ditambahkan, selain itu, bak penampung di Lau Lubuk Desa Kampung Jawa juga tertimbun lumpur. Dibutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk pembenahan.
Anggota DPRD, Erick Sanjaya Simbolon berharap Penjabat Bupati, Surung Charles Bantjin menaruh atensi serius.
Ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita minta Penjabat Bupati, Cahrles Bantin melalui lembaga terkait segera melakukan penanganan,” kata Sanjaya.
Diutarakan, dirinya telah menghubung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Responsnya, belum ada laporan dari kepala desa.
“Kalau ada surat Kades, nanti ditindaklanjuti, apakah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD. Dicek dulu penganggaran terdahulu sumbernya dari mana? Kita akan upayakan agar segera diperbaiki. Kasihan rakyat,” ujar Sanjaya.
(SSR/RZD)