Salahsatunya terkait PT PLN (Persero) yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN, khususnya dalam menetapkan manajemen yang akan mengurus perusahaan plat merah itu ke depan.

Karena itu, Menteri BUMN mendatang diharapkan benar-benar mampu menunjuk sosok berintegritas tinggi, beretika dan menguasai bidangnya, untuk nantinya ditetapkan sebagai Direktur Utama PLN.

Atau dengan kata lain, pejabat Dirut PLN mendatang merupakan dari kalangan internal yang memang meniti karir dari PLN sejak awal. Apalagi, hingga tiga kali pergantian Dirut di era pemerintahan Jokowi, semuanya berasal dari kalangan eksternal.

"PLN ini merupakan salah satu BUMN yang memiliki peran strategis, karena itu harus dipimpin orang yang memahami dan mengerti urat nadi tentang manajemen dan sistem kelistrikan, serta bagaimana memahami berbagai aspek didalamnya. Karena itu sudah seharusnya ada perubahan pola di Kementerian BUMN ini nantinya dalam menetapkan Dirut, sehingga bukan sekadar jadi jatah politik. Lantas siapa yang memahaminya, jelas kalangan internal sendiri, bukan lagi-lagi dari eksternal. Saya yakin, sangat banyak sosok yang memiliki leadership di PLN apalagi itu rumah bagi mereka sebagai pegawai sejak awal berkarir," tegas Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira di Jakarta, Rabu (16/10).

Dikatakan pria yang akrab disapa Yudhis ini, menunjuk dan menetapkan posisi Dirut PLN sebagai salah satu jabatan politis, memang menjadi hak Menteri BUMN melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) jajaran Komisaris di institusi tersebut. Namun alangkah baiknya segala masukan positif dari berbagai kalangan, bisa menjadi pertimbangan pemilik kekuasaan.

"Lihat kondisi sekarang, cenderung yang populer bukan PLN nya, namun sosok individu. Harusnya kan yang dikedepankan prestasi institusi dalam menjalankan tupoksinya menerangi hingga seluruh pelosok negeri. Tapi faktanya malah lebih mementingkan mengejar penghargaan yang sekarang jumlahnya mencapai ratusan di banding kinerja," tegas Yudis.

Pendiri sekaligus Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) ini juga menyampaikan, sosok Dirut ke depan juga diharapkan lebih humanis dan beretika baik, sehingga jajaran di PLN bisa bekerja dengan tenang, tidak dibayang-bayangi rasa takut bersalah dalam berbuat ketika menjalankan tugasnya baik di jajaran Boards Of Director (BOD) atau pun manajemen dibawahnya.

"Bukan sebaliknya malah mengedepankan arogansi dan ditakuti karena posisinya pimpinan. Harusnya pimpinan lebih beretikalah, jangan seperti orang kalap kalau lagi emosi, sehingga tidak peduli sekalipun pejabat jajarannya berusia lebih tua darinya. Hindarilah memaki-maki, apalagi sampai gebrak-gebrak meja dan memberi hukuman layaknya militer kepada pejabat yang dinilainya salah. Saya rasa ini bukan cerminan pemimpin," sebutnya.

"Di samping itu, seorang pemimpin juga tidak boleh mengedepankan power kekuasaannya. Misalnya pilih kasih dalam menentukan pejabat yang akan ditempatkannya dan mengutak-atik posisi jabatan sesukanya. Jenjang karir setiap pegawai itu harus diperhatikan sesuai fakta kinerja, jangan hanya mementingkan circle-nya semata, lantas yang diluar lingkaran sengaja dimatikan karirnya. Kalau memang berprestasi, kenapa tidak diapresiasi," imbuhnya.

Yudis juga mengaku bahwa apa yang disampaikannya merupakan momen pas, sebelum pasangan Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Apalagi sesuai dengan informasi, jajaran kabinet termasuk Menteri BUMN akan langsung diumumkan pada malam harinya setelah pasangan Prabowo-Gibran dilantik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan masukan. Apalagi bicara PLN, jelas bicara orang banyak karena listrik adalah kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu untuk mengendalikannya dibutuhkan sosok internal yang berintegritas dan memahami apa sebenarnya mau perangkatnya dari level paling bawah sampai ke atas," tegasnya

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) ini juga mengaku tak habis pikir dengan sosok Darmawan Prasodjo alias Darmo, yang terindikasi lebih mengejar kekayaan selama menduduki posisi Dirut PLN.

Bukan sekadar isapan jempol. Karena itu terlihat jelas dari lonjakan harta kekayaannya sesuai dengan LHKPN ke KPK yang naik secara signifikan dalam kurun waktu 3 tahun ia menjabat.

Jika pada saat Darmo menjabat sebagai Wadirut PLN pada tahun 2020, total harta kekayaannya sesuai LHKPN hanya berjumlah Rp14,1 miliar. Lalu di tahun 2021 setelah yang bersangkutan naik menjadi Dirut PLN, kekayannya naik menjadi Rp30,1 miliar.

Di tahun 2022, kekayaan Darmo terus naik menjadi Rp46,2 miliar. Dan terakhir sesuai LHKPN pada tahun 2023, kekayannya melonjak tajam hingga menjadi Rp70,9 miliar.

"Jelas kenaikan yang tidak biasa. Ketidakwajaran ini seharusnya menjadi sorotan BPK, KPK, Kepolisian hingga Kejaksaan, dari mana kekayaan yang naik secara signifikan itu diperolehnya. Apalagi yang bersangkutan kami dengar cukup berambisi kembali duduk di posisi Dirut PLN atau menjadi Wamen ESDM yang notabene juga tupoksinya mengurusi PLN, ini hendaknya bisa menjadi catatan bagi Presiden Prabowo dan Menteri BUMN yang dipilih nanti," sebut Yudhis.

Beredar isu pula, terkait Holding Sub-Holding (HSH), lanjutnya, yang bersangkutan terlalu mencampuri urusan pengelolaan perusahaan Sub Holding, seperti di PT Indonesia Power, Nusantara Power, Icon Plus atau pun di PT Energi Primer Indonesia.

"Pertanyaannya tentu ada apa?" ujar Yudhis.

Hal lain yang diduga cukup merugikan PLN, kata Yudhis, di era kepemimpinannya, adalah masalah pemasangan saluran kabel tegangan menengah (SKTM) di seluruh areal kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Kami juga dengar dan sudah menjadi rahasia umum, anggaran mencapai miliaran rupiah untuk SKTM di UGM itu, informasinya pembiayaan itu semua ditanggung PLN. Bahkan karena GM Distribusi Jateng-Jogja kala itu menolak mengeksekusi, malah ditukar gulingkan jabatannya dengan GM yang unit induknya lebih kecil. Ini jelas pelanggaran yang telah merugikan negara jika memang terjadi. Untuk itu, aparat penegak hukum kami minta turun tangan untuk memeriksa siapa-siapa yang terlibat dalam masalah ini, jangan dianggap sepele, karena ini menyangkut keuangan negara," ucapnya miris.

Hal-hal ini, kata Yudhis, harusnya menjadi catatan bagi pemangku kekuasaan khususnya Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN nantinya dalam menetapkan siapa Dirut PLN selanjutnya.

"Kepada Presiden Prabowo, kami minta jangan pernah memberi ruang untuk orang-orang yang mengejar kekuasaan, kekayaan dan kurang beretika dalam memimpin PLN, apalagi dari kalangan eksternal yang mengatasnamakan jatah 'kue' politik. Ini sangat berbahaya ke depannya dengan kelangsungan PLN. Dan yang jelas, mendudukkan pihak eksternal di posisi Dirut PLN bakal mematikan harapan pegawai PLN yang meniti karir dari awal," pungkasnya.

(REL/RZD)