Sebelumnya, mantan jurnalis ini menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR yang membidangi komunikasi dan informatika, pertahanan, luar negeri dan intelijen.

Jejak awal Meutya dimulai dari sebuah lokasi yang bernama Soppeng. Kabupaten Soppeng terletak di tengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagi Meutya, daerah ini sangat berkesan karena mayoritas penduduknya adalah etnis Bugis yang rajin bekerja. Meskipun berada di kawasan perbukitan, masyarakat tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Hal inilah yang menjadi latar belakang Meutya dalam bersikap dalam kehidupan selanjutnya. Meutya memulai karirnya sebagai jurnalis TV, dengan pencapaian dan dedikasi yang signifikan, terutama dalam liputan konflik daerah. Ia meliput Darurat Militer Aceh (2003), Tsunami Aceh dan perjanjian damai Aceh (2005), Pemilu Irak (2005), Kudeta Militer Thailand dan konflik Thailand Selatan (2006), serta liputan Palestina (2007).

Saat meliput Pemilu di Irak 2005. Meutya dan Budiyanto disandera selama 7 hari oleh Pasukan Mujahidin Irak. Meutya sekarang menjadi Pemimpin Redaksi Metro TV. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam bukunya "168 jam dalam Sandera".

Meutya Hafid mendapatkan Elizabeth O'Neill Journalism Award (2007) serta beberapa penghargaan lain dalam bidang jurnalistik.

Meutya menerima Kartu Pers Nomor Satu (PCNO) sebagai penghargaan untuk wartawan yang memiliki kompetensi dan integritas. Meutya bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2008 dan mulai menjabat di Senayan pada tahun 2010.

Ia memulai karirnya sebagai anggota DPR di Komisi XI yang bertanggung jawab atas urusan keuangan dan perbankan. Meutya terlibat dalam beberapa inisiatif, termasuk masalah Merpati Air dan kasus Citibank.

Ketika dipindahkan ke Komisi I DPR pada 2012, Meutya mengunjungi Gaza untuk memberikan bantuan langsung kepada warga Gaza. Selama kunjungannya, ia bertemu dengan pimpinan Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Pada tahun 2014, Meutya diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR. Kemudian, ia menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Pada periode ini, dia memulai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta program sertifikasi wartawan.

Pada tahun 2019, Meutya menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Dia telah menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta turut berperan dalam penyusunan perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi anak-anak dalam dunia digital.

Selama kepemimpinannya sebagai Ketua Komisi I DPR RI tahun 2019-2024, ia berhasil menyusun 13 Undang-Undang. Meutya telah menyelesaikan S1 di bidang Teknik Manufaktur dari Universitas New South Wales, Australia, dan S2 dalam Ilmu Politik (dengan pujian tertinggi) dari Universitas Indonesia.

Meutya Hafid saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Golkar ini adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, sebelumnya dikenal sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang dijabat oleh Budi Arie Setiadi.

Dengan ditunjuk Meutya sebagai Menkominfo, maka dia bakal mundur dari kursi DPR RI. Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2017, penggantinya merupakan suara terbanyak berikutnya di dapil dan partai yang sama.

Berdasarkan hasil perolehan suara di Pileg 2024 yang ditetapkan oleh KPU, perolehan suara terbanyak berikutnya di Partai Golkar asal dapil Sumut I adalah Maruli Siahaan. Maruli memperoleh 36.530 suara, sedangkan di bawahnya ada Hasrul Benny Harahap dengan 29.353 suara.

(SIA/BR)