Sambil membawa spanduk, massa aksi menyampaikan tuntutan agar kebijakan kenaikan PPN tersebut segera dievaluasi. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Rahmad Ramadhan menegaskan bahwa kenaikan PPN ini berdampak langsung pada inflasi dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Kami menilai kebijakan ini hanya mensejahterakan kelas atas, sementara rakyat kecil semakin terhimpit. Daya beli masyarakat akan semakin menurun,” ujar Rahmad.

Hal senada diungkapkan Munawar Kholil Nur, yang mendesak DPRD Sumut agar menyampaikan aspirasi mereka kepada Menteri Dalam Negeri untuk mempertimbangkan ulang kebijakan ini.

Setelah berorasi, perwakilan massa diterima oleh dua anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan dan Edy Nurahman Sinuraya. Dalam pernyataannya, Aripay Tambunan menyebut bahwa kebijakan PPN 12 persen bertujuan meningkatkan kesejahteraan, dengan fokus pada barang konsumsi masyarakat menengah ke atas.

“Presiden Prabowo Subianto telah bersumpah untuk mensejahterakan masyarakat. Kenaikan ini lebih menyasar barang-barang konsumsi kelas atas, bukan untuk masyarakat kecil. Namun, evaluasi kebijakan tetap memungkinkan,” jelas Aripay.

Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib setelah massa mendengarkan penjelasan dari DPRD Sumut. Mereka berharap aspirasi ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan PPN 12 persen.

(NAI/NAI)