Dafrar Aset Kenderaan Milik Pemerintah Kabupaten Simalungun yang tidak memilik buku pemilik kenderaan bermotor (BPKB). (Analisadaily/Fransius Hartopedi Simanjuntak)
Analisadaily.com, Simalungun - Sebanyak 745 unit kenderaan, termasuk roda dua, empat dan enam milik pemerintah Kabupaten Simalungun tidak mempunyai buku pemilik kenderaan bermotor (BPKB).
Ini merupakan hasil laporan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun 2023 pada bidang aset.
Pada hasil audit BPK terdapat ratusan kenderaan roda dua dari seluruh dinas se kabupaten tidak memiliki BPKB, kenderaan roda empat dari nilai puluhan juta hingga ratusan juta, bahkan miliaran tidak ada.
Unit itu diantaranya mobil dinas yang dikenderai para kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi di setiap dinas bahkan ambulance. Dari jumlah kenderaan tersebut senilai Rp 71 Miliar.
Kepala Bidang Aset, Ricardo Sinaga, telah meminta kepada masing masing OPD pengguna untuk menindak lanjuti.
"Ini sudah kita minta kepada masing-masing OPD Pengguna untuk menindaklanjuti dan menelusuri nya bang," ujar Ricardo Sinaga, Rabu (8/1).
Namun saat ditanyakan kepada salah satu kepala dinas yang enggan disebut mengatakan seluruh BPKB kenderaan di bagian aset dan tidak pernah didinas.
"Semua BPKB di aset. Tidak pernah di dinas," ujar salah seorang Kadis.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gerindra, Erwin Parulian Saragih, meminta agar Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Frans Saragih agar segera melengkapi dokumen kenderaan milik Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Karena itu merupakan milik warga Simalungun melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan.
"Saya minta agar kepala BKAD melengkapi dokumen setiap kenderaan karena itu merupakan aset milik warga simalungun melalui pembayaran PBB," Ujar Erwin
(FHS/CSP)
