Dampak dan tindakan para pedagang itu, lapak parkir menjadi sempit, semrawut, dan jorok. Para pedagang setiap hari dikutip biaya retribusi, begitu juga para konsumen dikenakan parkir bila berhenti di lokasi itu. Sementara, kiri dan kanan badan Jalan Pemuda Pejuang dikuasai para pedagang.

Usut punya usut, ternyata yang memperbolehkan pedagang itu berjualan adalah petugas juru parkir (Jukir). Artinya, lapak para pedagang itu sengaja disewakan jukir kepada para pedagang.

Begitu juga dengan para pedagang buah jeruk, nenas atau pedagang lainnya. Bahkan, lahan parkir yang disewakan kepada pedagang buah itu sudah merambah ke badan Jalan Letjen Suprapto.

Tak cuma itu, kemacetan di seputaran Jalan Pemuda pejuang itu sangat luar biasa karena dikuasai para pedagang yang menggelar usahanya di badan jalan. Akibatnya, truk sampah yang ingin menarik bak sampah di jalan itu setiap pagi sulit untuk dilalui.

"Lokasi ini dikuasai petugas parkir, bagaimana caranya mereka melobi para pedagang. Kita juga enggak tahu, sementara merekalah yang bertransaksi. Lapak-lapak parkir itu disewakan ke para pedagang, pembeli juga dikenakan retrebusi parkir tanpa tiket," kata seorang warga, Leo Sembiring, Senin (13/1).

Pemerintah kota melalui instansi terkait diminta turun, guna membenahi kemacetan, kesemrawutan arus lalu lintas di Kota Tebingtinggi. Sudah lebih kurang 4 tahun kota ini dinilai carut marut, tidak ada pembenahan dan penertiban terhadap para pedagang.

"Kita ingin tertibkan kota ini, tapi banyak sekali hambatan dan ancaman. Ancaman itu tidak lain dari pemuda setempat atau pedagang itu sendiri, kita laporkan ke pihak berwajib tidak ada tanggapan. Bagaimana kami bisa bekerja dengan aman, kalau-kalau kami terus diintimidasi para pedagang maupun pemuda setempat," ungkap salah satu Kabid Satpol PP yang enggan namanya diwartakan.

Begitupun mereka tidak takut, dan mereka akan terus bersihkan serta menetertibkan kota ini. Walaupun ada ancaman dengan senjata tajam, mereka terus membenahi dan menertibkan kota ini.

"Ada anggota dewan juga meributkan kami bang, seakan-akan mereka membela para pedagang. Kalau mereka membela para pedagang, anggota dewan tersebut bisa mengusulkan kepada pemerintah di mana lokasi atau lapak mereka penjualan yang sebenarnya," papar petugas Satpol PP.

(CHA/RZD)