Massa honorer melakukan aksi di Bupati Padanglawas, Selasa (14/1). (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Padanglawas - Ratusan tenaga honorer Pemerintahan Kabupaten Padanglawas melakukan unjuk rasa di Kantor SKPD Terpadu Sigalagala Kecamatan Barumun, Selasa (14/1). Massa meminta agar pengabdian mereka diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Kemudian memeperjelas status, apakah masih akan dipekerjakan atau dirumahkan.
Selain itu, kepada BKN dan Pemerintah Padanglawas agar mengangkat seluruh tenaga honorer yang terdata di BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk menjadi PPPK Penuh Waktu.
Pemerintah Padanglawas juga diminta untuk tidak mengadakan seleksi perekrutan CPNS sebelum selesainya pengangkatan PPPK yang berstatus R2 dan R3 menjadi PPPK penuh Waktu.
Sekretaris Derah Padanglawas, Arpan Nasution, mengatakan berdasarkan Permen PAN RB nomor 06 tahun 2024, tenaga honor yang sudah mengikuti seleksi PPPK, tidak lolos akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan ini berlaku seluruh daerah.
“Lebih dari itu, Pemda Padanglawas juga di tahun 2024 tidak menerima seleksi CPNS. Hanya penerimaan PPPK saja. Tentunya itu cukup diseriusi, dan diperjuangkan pemerintah,” sebut Arpan.
Pemkab Padanglawas masih terus membahas nasib tenaga honorer. Bahkan situasi demo tersebut, pihak BKPSDM masih melakukan Zoom Meeting bersama PAN RB.
“Akan terus kita perhatikan, Peraturan itu dinamis, bisa sewaktu-waktu berubah,” ucap Plt Kepala BKPSDM, Amir Soleh Nasution.
Massa selanjut berdemo di Kantor DPRD. Selain tuntutan pengangkatan, honorer minta DPRD Padanglawas agar mengadakan RDP dengan BKPSDM Padanglawas terkait perekrutan PPPK Tahun Anggaran 2024.
Massa menduga adanya manipulasi seleksi rekrutmen PPPK yang baru selesai dilaksanakan 2024 lalu.
(ATS/CSP)
