Mengingat akhir-akhir ini terjadi polemik, serta menjadi kontraproduktif terkait pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan kelapa sawit sebagai aset negara dalam pengarahan presiden pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tanggal 30 Desember 2024.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Centre of Study Plantation and Culture Indonesia (CeSPLAC Indonesia) Dr. Christian Orchard Perangin-Angin, pada siaran persnya, Kamis (16/1).

Pendapat sebagian yang mengklaim bahwa pernyataan Prabowo sebagai pernyataan yang kontraproduktif menyebutkan bahwa sebenarnya kelapa sawit telah menghilangkan ratusan bahkan ribuan hektar hutan setiap tahunnya selama 2 dekade terakhir.

Bahkan, ada beberapa ahli menyatakan deforestasi sudah mulai meningkat lagi pada tahun 2023 ketika kurang lebih 30 hektare hutan hilang akibat ekspansi sawit. Selain itu, pandangan para ahli yang tidak sepakat dengan pernyataan Prabowo menyatakan dengan adanya pernyataan tersebut mengakibatkan lahan berpotensi menambah konflik, karena dikhawatirkan kesempatan tersebut akan dipakai oleh pihak-pihak lain (swasta) untuk kepentingan pribadi.

Pandangan yang mendukung pernyataan Prabowo menyebutkan, merupakan pernyataan fenomenal dan tindakan yang berani demi keselamatan bangsa, di mana pada kesempatan tersebut Prabowo juga menyinggung Eropa yang mau membatasi produk kelapa sawit Indonesia dengan adanya European Union Deforestation Regulation (EUDR).

“Sebagian kalangan yang mendukung menyebutkan bahwa Perkebunan Kelapa Sawit memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pemasukan negara, dan juga memiliki manfaat dalam rangka memastikan Swasembada Pangan dan Swasembada Energi Indonesia, khususnya dalam pengembangan Industri B-40 dan B-50,” jelasnya.

Dari kedua pro dan kontra pendapat tersebut, Christian berpendapat bahwa seluruh komponen bangsa harus kembali kepada nilai yang terkandung dalam pernyataan yang disampaikan Prabowo.

“Maka Hermeneutika sebagai salah satu ilmu yang menafsirkan kata dipandang menjadi solusi dalam menyelesaikan pro dan kontra tersebut,” ujarnya.

Menurut Christian, pernyataan tersebut lebih kepada membangkitkan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang selama ini selalu dikuasai dan dijajah oleh kekuatan ekonomi global. Pernyataan Prabowo bukan merupakan suatu pernyataan sebagai variabel independen, namun suatu pernyataan yang secara Hermeneutika diartikan sebagai “seruan“ untuk bangkit serta menjadikan sawit menjadi komoditi strategis bangsa yang harus dilindungi untuk mencapai Kemandirian Pangan dan Kemandirian Energi.

“Arahan Prabowo kepada Gubernur, Bupati dan Pejabat TNI/Polri yang menyatakan bahwa menjadi kewajiban untuk menjaga kebun-kebun kelapa sawit sebagai aset negara yang sangat berharga harus dipandang secara komprehensif sebagai suatu seruan yang bersifat strategis dan perlu dielaborasi dalam implementasi,” ucapnya.

Prabowo tentu saja mengharapkan pernyataannya tersebut dapat diterjemahkan dalam bahasa-bahasa teknis, yang tentu saja tidak mengenyampingkan prinsip-prinsip keadilan yang merugikan Rakyat Indonesia.

Christian mengimbau kepada para pihak, khususnya para ahli sebaiknya lebih memfokuskan untuk berpikir dengan perspektif positif dan memberikan solusi yang konstruktif dibandingkan terjebak dengan perdebatan pro dan kontra yang cenderung tidak memiliki value.

Ia juga menambahkan, pernyataan Prabowo tersebut harus diimplementatifkan secara konkret untuk melindungi bisnis kelapa sawit yang pro rakyat dalam bentuk regulasi perlindungan industri kelapa sawit.

Peremajaan sawit rakyat juga harus ditingkatkan secara masif, sehingga harapan-harapan Prabowo terhadap efek industri kelapa sawit dapat menjadi kenyataan yang tentu saja muaranya memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

"Salut pada Pak Prabowo mengembalikan marwah bangsa Indonesia yang selama ini menurut saya dalam penjajahan ekonomi kapitalis," tegas Christian.

(KAH/RZD)