Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Jalal usai melakukan pertemuan dengan Dubes Indonesia untuk Kuwait Lena Maryana dan Country Manager KUFPEC) Sara Al-Baker, Subsurface Manager KUFPEC di Jakarta, Sabtu (18/1).

Untuk KUFPEC sendiri, dia mengatakan perusahaan tersebut direncanakan bakal menggelontorkan investasinya senilai US$ 10 miliar atau senilai Rp 163 triliun.

"KUFPEC akan melakukaninvestasi sebesar US$ 10 miliar di bidang oil & gas," ungkap Nasri Jalal dalam keterangan tertulisnya, Ahad (19/1).

Country Manager KUFPEC, Sara Al-Baker mengatakan, tertarik dengan ajakan untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Aceh.

"KUFPEC menganggap Indonesia, termasuk Aceh, sebagai kawasan inti untuk pertumbuhan dan kami tengah aktif memperluas kehadiran kami di wilayah ini. Kami dengan hati-hati mengevaluasi setiap peluang investasi dan tetap berkomitmen untuk berkontribusi pada pengembangan sektor energi Indonesia," katanya.

Lebih lanjut Nasri menyebutkan Provinsi Aceh memilih potensi yang besar untuk mengembangkan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahkan, sejumlah negara telah melirik Aceh untuk dijadikan sebagai tempat investasi mereka.

"Saya mengajak Country Manager KUFPEC untuk berkunjung ke Aceh melihat langsung potensi wilayah kerja hulu migas yang dapat dikembangkan," kata Nasri.

Dia menjelaskan pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada investor bahwa Aceh memiliki berbagai sektor yang memiliki peluang investasi cukup besar, salah satunya di migas.

"Potensi industri hulu migas di wilayah Aceh yang dapat mendorong minat investasi perusahaan KUFPEC," jelasnya.

Untuk itu, dirinya terus melakukan berbagai upaya koordinasi supaya investasi tersebut bisa direalisasikan.

"BPMA akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh atas rencana ini agar Kuwait bisa melirik potensi besar di sektor migas," jelasnya.

Dia menjelaskan BPMA bakal terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder untuk melakukan promosi investasi.

Hal itu diharapkan mampu mendukung program-program pemerintah daerah dalam mengajak investor untuk berinvestasi di Aceh agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu. Sehingga pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," pungkasnya.

(MHD/RZD)