Analisadaily.com, Medan - Kelompok organisasi mahasiswa tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara memberikan pernyataan sikap terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada tujuh poin utama sarana yang disampaikan kelompok yang tergabung dari berbagai organisasi mahasiswa ini.
“Pola kami berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya mahasiswa turun ke jalan untuk demo, kali ini kami memilih pola dialog untuk memberikan masukan," kata Juru Bicara Cipayung Plus yang juga merupakan Korwil GMKI Sumut - NAD, Arion Pasaribu, dalam dialog publik yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (28/1/2025).
Arion yang didampingi Muhammad Tarmizi selaku, Ketua PKC PMI Sumut, Rahmat Taufan Pardede selaku Ketum DPD IMM Sumut, Wita Putra selaku Ketum PW KAMMI Sumut dan Kamaluddin Nazuli Siregar selaku Ketua PW HIMMAH Sumut, menyebutkan tujuh saran tersebut.
Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kedaulatan energi. "Pemerintahan Prabowo-Gibran diminta fokus fokus pada swasembada pangan berbasis teknologi serta percepatan transisi energi bersih," ujarnya.
Kedua, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti reformasi kurikulum, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Ketiga, infrastruktur berkelanjutan, memastikan proyek infrastruktur memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan.
Keempat, stabilitas politik dan demokrasi dengan memperkuat kebebasan pers dan transparansi pemerintahan. Kelima, ekonomi dan investasi berkeadilan yakni memberdayakan UMKM dan mengurangi ketimpangan sosial.
Keenam, perlindungan lingkungan. Mengatasi eksploitasi sumber daya alam dan memperkuat mitigasi perubahan iklim. Terakhir, layanan kesehatan: perluasan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta penguatan sistem jaminan kesehatan nasional.
“Tujuan kami adalah mendukung keberhasilan program pemerintah demi Indonesia yang lebih baik, sehingga harapan masyarakat agar pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan Asta Cita untuk Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ungkapnya.
Arion menuturkan Cipayung Plus Sumut juga mengapresiasi terhadap kinerja 100 hati pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti, pertama, Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan generasi muda. Kedua, efisiensi APBN, dengan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar Rp20 triliun dan pengurangan acara ceremonial.
Ketiga, penghapusan utang UMKM dan Nelayan. Pemerintah membantu meringankan beban ekonomi pelaku usaha kecil dan sektor perikanan. Keempat, paket stimulus bantuan sosial sebesar Rp38 triliun menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dan upaya mengurangi kemiskinan.
Kelima, pembatalan kenaikan pajak pertambahan nilai, menjadi 12 persen. Ke-enam, Pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET). Ketujuh, bergabung dengan BRICS sehingga upaya memperkuat posisi Indonesia di kancah Internasional.
Kedelapan, konsolidasi kebijakan dan anggaran yang efektif, meski terdapat kekhawatiran terkait jumlah menteri yang banyak. Kesembilan, peningkatan citra pemerintahan. Survei menunjukkan tingkat apresiasi publik terhadap pemerintahan prabowo gibran.
Sepuluh, terdepan perjuangkan kemerdekaan Palestina diberbagai macam forum internasional. Sebelas, sukses dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak se Indonesia, yang berjalan lancar, aman dan kondusif.
“Kami melihat progres yang berjalan, ada yang cepat, ada yang lambat, dan itu hal yang wajar. Secara umum, kami menilai kinerja Presiden Prabowo masih on the track,” kata Arion pada kegiatan yang dihadiri Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara dan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Ikrimah Hamidi.
Pj Gubernur Sumut, A Fathoni melalui Kadispora Sumut, M Mahfullah Pratama Daulay, membuka kegiatan ini. Ia mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia Emas 2045 melalui langkah strategis yang sejalan dengan visi misi Presiden dan Gubernur.
Strategi ini diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029.
"Perlu sinkronisasi dan sinergi pembangunan antara tingkat nasional dan daerah. Fokus pada pengembangan potensi unggulan masing-masing daerah. Serta kolaborasi menjadi kunci utama dalam pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia," ungkapnya.
(WITA)
