Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padanglawas, Fajaruddin Hasibuan mengatakan, kondisi keuangan daerah akan semakin ketat dan akan berdampak signifikan pada berbagai sektor belanja.

Meskipun total APBD Padanglawas 2025 direncanakan sebesar Rp 1,1 triliun lebih, namun untuk belanja pegawai mencapai Rp 482 miliar.

Jumlah belanja pegawai ini terjadi peningkatan dari tahun sebulumnya yang jumlahnya Rp 423 miliar atau terjadi peningkatan belanja pegawai sebesar Rp 59 miliar.

Fajar menjelaskan, terjadinya peningkatan belanja pegawai akibat meningkatnya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan TPP.

Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini terjadi penurunan dari tahun lalu. Tahun 2025 ini PAD ditarget Rp 52,7 miliar. Sedangkan tahun lalu sebesar Rp 65 miliar. Dari target PAD Rp 65 miliar tahun lalu hanya sekitar Rp 36 miliar yang terealisasi.

"Otomatis akibat terjadinya peningkatan belanja pegawai menjadi beban dan akan mempengaruhi sektor lain," ucap Fajar, Kamis (30/1).

Selain itu kegiatan seremonial, peringatan hari besar, perjalanan dinas, honor kegiatan, serta bimbingan teknis atau kegiatan yang tidak urgen akan terdampak.

"Nanti akan ada lagi refocushing anggaran menyesuaikan dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD," sebut Fajar.

Hingga kini, sambung Fajar, pemerintah daerah masih menunggu data resmi dari Kementerian Keuangan terkait potensi pengurangan pendapatan atau refocusing dana yang telah ditetapkan peruntukannya.

Ia menyebut, dengan tantangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas anggaran sambil memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

(ATS/RZD)