Gerindra Humbahas Tegaskan, Tak Ada Mandat atau Kerja Sama Penyediaan Makan Gratis dengan Ormas Manapun

Gerindra Humbahas Tegaskan, Tak Ada Mandat atau Kerja Sama Penyediaan Makan Gratis dengan Ormas Manapun
Ketua DPC Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E. M.Si (tengah) didampingi istrinya Astilda Sinabutar (pertama kanan), dan anaknya (kedua kanan) (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Dolok Sanggul — Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E. M.Si menegaskan tidak ada kerja sama atau mandat yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) dalam hal pelaksanaan program penyediaan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan usaha pengurangan stunting, terutama bagi ibu hamil dan menyusui.

Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, Hendri Tumbur, Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan, mengklarifikasi bahwa program yang digagas oleh Presiden Prabowo ini tetap dijalankan melalui instansi terkait dan tidak melibatkan ormas sebagai pelaksana program.

“Kami ingin meluruskan mengenai program Presiden Prabowo terkait penyediaan makan siang gratis dan upaya pengurangan stunting. Kami akan menjelaskan secara rinci berdasarkan data yang kami miliki di tingkat nasional. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kami belum pernah memberikan mandat kepada ormas manapun untuk menjadi pelaksana program ini," ujar Hendri dalam dialog bersama warga pada acara Bona Taon Gerindra Humbahas bersama Keluarga Hendri Tumbur Center Holong do Ondolan di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Selasa 27 Januari 2025.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan bahwa peran ormas dalam program ini lebih tepat sebagai mitra Badan Giji Nasional dan bukan sebagai pelaksana langsung.

“Dalam hal ini, ormas harus menjadi bagian dari mitra BGN, bukan pelaksana program. Ini penting agar tidak ada salah paham terkait dengan rekrutmen atau badan penyalur. Tidak boleh ada pemungutan biaya yang tidak sesuai aturan,“ tegas Hendri.

Hendri juga menanggapi isu-isu yang berkembang terkait dengan pembayaran gaji yang setara dengan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan surat keputusan (SK) yang mengindikasikan adanya pembayaran gaji.

“Saya mendengar ada isu tentang gaji setara P3K, tetapi saya belum pernah mendengar hal tersebut. Begitu juga dengan adanya SK yang mengindikasikan adanya gaji,” lanjut Hendri.

Gerindra Humbang Hasundutan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program sosial ini. Hendri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa program ini dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan selalu memastikan bahwa segala bentuk bantuan atau program pemerintah sampai dengan tepat sasaran dan tanpa ada penyalah gunaan. Kami juga akan terus menjaga agar transparansi tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sesuai,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengawasi dan memastikan kejelasan dalam pelaksanaan program, Gerindra juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat. Warga yang memiliki pertanyaan atau temuan terkait program ini dapat melaporkannya melalui call center Gerindra, yang akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan tegas.

(REL/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi