Pemilik bangunan dituding tidak taat aturan. Padahal, sudah diperingati oleh dinas terkait namun tetap saja melanjutkan pembangunan.

"Ini harus dibongkar, izin hanya 1 unit RTT 3 lantai, tetapi bentuk bangunan layaknya seperti hotel dengan jumlah 4 lantai serta memiliki basement," ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, kepada wartawan saat melakukan peninjauan bangunan tersebut, Selasa (4/2).

Saat peninjauan, Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi El Barino Shah dan Antonius Devolis Tumanggor dengan tegas minta Satpol PP Kota Medan untuk menyegel bangunan. Selain pelanggaran jenis bangunan dan lantai, ternyata bangunan juga melanggar jalur hijau pinggir sungai sskitar 6 meter.

"Satpol PP harus tegas memberikan segel, dan segel dibuka setelah pemilik bangunan melakukan peryempurnaan bentuk bangunan sesuai izin PBG (Red-Persetujuan Pembangunan Gedung)," tandas Paul.

Saat itu juga, Paul Simanjuntak bersama El Barino Shah serta Antonius menyatakan mendukung penuh Satpol PP bertindak tegas menertibkan seluruh bangunan melanggar izin.

"Kita ingin jangan bocor lagi PAD kita dari retribusi izin PBG. Kalau kita lakukan penindakan tegas dan pengawasan yang maksimal pasti PAD kita naik," tandas El Barino diamini Paul dan Antonius.

Menyahuti pernyataan anggota dewan Komisi IV, mewakili Satpol PP Kota Medan, Ivan yang ikut dalam peninjauan mengatakan mulai saat itu juga dilakukan segel keseluruhan bangunan. Dan langsung berkoordinasi dengan Kepling 10 agar bersama sama memantau aktifitas di bangunan.

"Bila ternyata ada kegiatan segera dilaporkan ke Satpol PP. Jika tidak dilaporkan, nanti Kepling aja yang bayar kebocoran PAD-nya," cetus Paul.

Selain 3 anggota komisi IV DPRD Medan juga hadir dari Kepling, Kelurahan, Kecamatan dan Satpol PP Kota Medan.

(NAI/RZD)