Ketua DPP Partai Perindo bidang Kesehatan Masyarakat, Sri Gusni Febriasari menilai hal ini sesuai arah pembangunan kesehatan dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyehatkan masyarakat dengan pendekatan public health. Tidak hanya berfokus pada penyelesaian di hilir atau pengobatan, tetapi juga intervensi di hulu, yakni upaya pencegahan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (9/2).

Visi tersebut diturunkan dalam salah satu misi Asta Cita pemerintahan, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia dengan memperkuat sistem kesehatan nasional, dengan menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Salah satunya melalui penyelenggaraan program hasil terbaik cepat (PHTC), yaitu pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). PKG merupakan upaya strategis agar masyarakat melakukan deteksi dini kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi penyakit serius.

“Kami mengapresiasi inisiatif Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini karena tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari dalam kandungan, bayi baduta (anak-anak yang berusia di bawah dua tahun) dengan risiko ‘stunting’ dan kelainan bawaan, hingga anak, remaja, dewasa, dan lansia,” ujar Sri Gusni lebih lanjut.

Saat ini, perilaku hidup sehat seperti aktivitas fisik dan asupan gizi seimbang masih rendah, sedangkan prevalensi penyakit hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes melitus yang merupakan penyebab kematian utama semakin membebani pembiayaan kesehatan.

Hingga November 2024, beban kesehatan mencapai Rp160 triliun, dengan 21 persen di antaranya digunakan untuk pengobatan penyakit katastropik seperti jantung, kanker, dan stroke.

“Penyakit-penyakit tersebut, yang seringkali muncul secara laten dan dipengaruhi oleh pola hidup, sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi dini,” sambung Sri Gusni.

Program PKG diharapkan menjadi titik awal bagi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan.

Dengan mengetahui kondisi kesehatan saat ini, masyarakat dapat melakukan langkah preventif untuk mempertahankan kesehatan atau mengambil tindakan pengendalian sedini mungkin.

Hal ini sangat penting mengingat hanya sekitar 39,8 persen masyarakat yang telah menjalani skrining penyakit tidak menular, sehingga upaya pencegahan melalui manajemen faktor risiko perlu ditingkatkan.

Dia juga mengingatkan agar program ini disertai sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk para kader kesehatan yang jumlahnya mencapai sekitar 1,3 juta.

Upaya ini mencakup persiapan melalui pengunduhan aplikasi SATU SEHAT dan pengaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebagai garda terdepan, para kader kesehatan perlu diberikan pembekalan yang memadai agar mampu menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat secara efektif.

Partai Perindo, imbuh Sri Gusni, melalui 380 anggota legislatifnya di 188 kabupaten/kota di Indonesia, berkomitmen untuk mengawal terlaksananya program PKG secara efektif dan merata.

“Untuk saudara-saudara kita di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang akses internetnya kurang memadai, perlu disediakan opsi layanan langsung di fasilitas kesehatan setempat,” ujarnya.

Partai berlambang burung rajawali mengembangkan sayap ini juga berharap Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini menjadi titik awal perubahan paradigma masyarakat dalam memandang kesehatanbsebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas hidup.

“Kita sama-sama bersepakat kalau masyarakat sehat adalah kunci pengurangan kemiskinan, pertumbuhan dan perkembangan perkembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan,” tutup Sri Gusni.

(REL/RZD)