Imbauan itu disampaikan anggota DPRD Humbahas Fraksi Gerindra, Andreas Yudhistira Simamora, pasca menerima laporan adanya warga yang terindikasi menjadi korban penipuan dengan modus perekrutan tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai karyawan dalam program Makan Bergizi Gratis oleh salah satu Organisasi Kemasyarakat (Ormas) di Humbahas, Senin, 10 Februari 2025.

"Kita ada dapat laporan. Ini masih kita dalami kebenarannya," ujar Andre sapaan akrabnya.

Berdasarkan laporan yang diperoleh, korban berinisial SS, diiming-imingi bekerja dalam program Makan Bergizi Gratis, namun harus menyerahkan imbalan uang sebesar Rp 200 ribu kepada oknum dari Ormas bersangkutan.

"Tidak hanya korban SS, dari laporan yang kita terima, ada korban lain dari kecamatan berbeda yang juga teman SS. Teman SS ini dipungut biaya Rp 400 ribu," sambung Andre.

Seorang warga, SS, mengaku sempat menjadi korban dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat (Ormas).

Ia menyebut dirinya diminta membayar sejumlah uang untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai petugas program Makan Bergizi Gratis.

"Saya dipungut biaya Rp 200 ribu, sementara teman saya di kecamatan lain dikenakan biaya Rp 400 ribu. Kami dijanjikan pekerjaan dan gaji bulanan, tetapi setelah ditelusuri, ternyata program ini hanya dijalankan oleh pemerintah tanpa melibatkan Ormas," ujar SS kepada Andre.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Humbahas Fraksi Gerindra, Andreas Yudhistira Simamora, mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatas namakan program Makan Bergizi Gratis untuk kepentingan pribadi.

"Program ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Tidak ada mandat bagi ormas untuk melaksanakan atau pun merekrut tenaga kerja dalam program ini," tegas Andre.

Andre juga mengimbau warga untuk lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan dalam program ini dengan meminta imbalan tertentu. Ia menekankan setiap program pemerintah memiliki mekanisme resmi dan persyaratan yang harus dipenuhi.

"Jika ada kelompok atau Ormas yang mengaku sebagai pelaksana program, masyarakat sebaiknya menggali informasi lebih lanjut agar tidak tertipu," tambahnya.

Andre mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis dengan tetap mengikuti jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah dan pihak berwenang harus terus mengawasi program ini agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tutupnya.

Ketua DPC Gerindra Humbahas, Hendri Tumbur Simamora, turut menegaskan bahwa program ini bukan bagian dari agenda politik atau kepentingan kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa semua proses rekrutmen dan pelaksanaan program harus melalui mekanisme resmi.

"Kami ingin meluruskan bahwa tidak ada mandat kepada Ormas mana pun untuk melaksanakan program ini. Jika ada pihak yang mengaku bisa merekrut tenaga kerja dengan imbalan gaji, itu tidak benar dan perlu diwaspadai," ujar Hendri.

Ia juga membantah klaim ada gaji setara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi petugas dari Ormas. Hendri menegaskan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam program ini ditunjuk langsung oleh BGN sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai langkah antisipasi, Gerindra Humbahas membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyalah gunaan dalam program ini.

"Tidak ada kerja sama atau mandat untuk Ormas dalam pelaksanaan maupun perekrutan tenaga kerja. Masyarakat diimbau waspada terhadap pihak yang meminta biaya untuk bergabung dalam program ini. Gerindra Humbahas siap mengawasi jalannya program agar tetap transparan dan tepat sasaran," tutup Hendri.

(JW/RZD)