Dalam Public Expose yang digelar di Aula Bank Sumut akhir pekan lalu, Direktur Utama Bank Sumut, Babay Parid Wazdi, menjelaskan bahwa skema pinjaman daerah ini akan menjadi solusi bagi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai proyek-proyek strategis.

Menurut Babay Parid, Bank Sumut telah menjalankan pilot project pinjaman daerah di salah satu kabupaten di Sumut. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bendungan air.

"Hasilnya sangat positif. Pelaksanaan proyek sudah diaudit oleh BPK dan BPKP, dan tidak ada masalah. Bahkan, pinjaman daerah itu sudah lunas pada akhir Desember 2024 lalu,” ujarnya.

Babay Parid menekankan bahwa keberhasilan program pinjaman daerah akan semakin optimal dengan kolaborasi antara Gubsu terpilih dan bupati/walikota se-Sumut.

Dengan adanya keselarasan visi dan misi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, program pembangunan dapat berjalan secara serentak dan terukur.

“Kita melihat bahwa umumnya visi dan misi kepala daerah memiliki kesamaan, seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kolaborasi yang kuat, pinjaman daerah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk sektor-sektor tersebut,” jelasnya.

Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumut dapat diperkuat dengan pembangunan sistem irigasi yang lebih baik.

"Jika irigasi yang rusak dapat diperbaiki dan pembangunan baru dilakukan, maka produksi pertanian bisa meningkat signifikan. Dari yang sebelumnya panen sekali setahun, bisa menjadi dua atau tiga kali setahun, sehingga berdampak positif pada perekonomian daerah,” tambah Babay Parid.

Pinjaman daerah juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Babay Parid menyoroti perlunya peningkatan fasilitas kesehatan di Sumut, seperti menaikkan status beberapa puskesmas menjadi RSUD kelas D.

“Saat ini kita punya 660 puskesmas dan 43 RSUD kelas D, C, dan B. Dengan pinjaman daerah, kita bisa dorong peningkatan fasilitas agar layanan kesehatan lebih baik dan merata,” katanya.

Di sektor pendidikan, masih banyak sekolah di Sumut yang memiliki kondisi kurang layak, seperti atap rumbia dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai.

Babay Parid berharap pinjaman daerah dapat menjadi solusi untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan layak.

Dirut juga menekankan bahwa pinjaman daerah memberikan manfaat keadilan dalam pembangunan.

"Dengan keterbatasan APBD, suatu proyek mungkin hanya bisa dilakukan di satu kecamatan. Namun, dengan tambahan pinjaman daerah, proyek tersebut bisa menjangkau beberapa kecamatan sekaligus dalam satu termin waktu yang sama. Ini akan memberikan dampak lebih merata dan dirasakan oleh masyarakat secara bersamaan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, Bank Sumut siap untuk menyalurkan pinjaman daerah hingga kisaran Rp4-5 triliun untuk provinsi dan 33 kabupaten/kota di Sumut.

“Eksekusinya paling tepat dilakukan di akhir tahun ini atau awal tahun depan, karena perlu dicantumkan dalam APBD maupun P-APBD,” ungkap Babay Parid.

Dengan strategi ini, Babay Parid optimistis bahwa kolaborasi antara Gubsu terpilih Muhammad Bobby Afif Nasution dengan bupati/walikota se-Sumut akan menghasilkan capaian pembangunan yang luar biasa. “Jika semua kepala daerah memiliki komitmen yang sama, maka Gubsu terpilih akan memiliki daya ungkit yang kuat untuk membawa Sumut ke arah yang lebih maju dengan hasil yang terukur,” pungkasnya.

(NS/BR)