Mahasiswa menilai kebijakan efisiensi anggaran di kampus justru berpotensi mengurangi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak Presiden untuk merampingkan kabinet, yang dinilai terlalu besar dan berpotensi memboroskan anggaran negara.

Selain isu anggaran, massa aksi juga menekan DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, mengingat banyaknya konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara dan daerah lain di Indonesia. Mereka juga menuntut penghapusan dwifungsi TNI, yang dikhawatirkan akan mengembalikan praktik otoritarianisme di Tanah Air.

Dalam orasinya, mahasiswa turut mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat stabilitas keuangan negara. Selain itu, mereka meminta evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai membebani anggaran secara berlebihan.

Aksi Berlangsung di Tengah Hujan

Meski hujan deras mengguyur, mahasiswa tetap melanjutkan aksi dengan bergantian berorasi. Beberapa di antara mereka membakar ban sebagai bentuk protes dan berusaha mendobrak pagar kantor DPRD Sumut. Mereka juga meminta anggota DPR RI dari setiap komisi untuk menemui mereka dan memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan.

Di tengah aksi, anggota DPRD Sumut dari Partai Hanura, Lambok Simamora, datang menemui mahasiswa. Namun, mahasiswa menolak pertemuan tersebut karena mereka menginginkan seluruh pimpinan komisi hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Melihat sikap mahasiswa yang tetap bersikeras, Lambok Simamora akhirnya meninggalkan lokasi tanpa banyak berkomentar.

Meski berlangsung dalam kondisi hujan, aksi tetap berlangsung damai. Para mahasiswa menutup aksi mereka dengan doa dan selawat sebagai simbol perjuangan mereka.

Warga Percut Juga Mengadu ke DPRD

Di sela aksi mahasiswa, sekelompok warga dari Kecamatan Percut Sei Tuan turut mendatangi DPRD Sumut. Mereka meminta bantuan terkait rencana eksekusi lahan tempat tinggal mereka yang dijadwalkan pada 25 Februari mendatang.

Dengan penuh haru, para warga, yang mayoritas ibu-ibu, mengungkapkan kekhawatiran mereka karena tanah dan rumah yang mereka miliki adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. Mereka juga mengeluhkan bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak terkait atas rencana eksekusi tersebut.

Menanggapi keluhan warga, Lambok Simamora berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada komisi terkait di DPRD Sumut. Secara pribadi, ia mengaku prihatin atas situasi yang dialami warga, tetapi menegaskan bahwa keputusan harus diambil secara kolektif melalui lembaga DPRD.

Aksi unjuk rasa ini menjadi cerminan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari efisiensi anggaran hingga konflik agraria, yang dihadapi rakyat

(NAI/NAI)