Menurutnya, inkonsistensi DPP Golkar itu karena tanpa alasan jelas tiba-tiba membatalkan penetapan Mahyadi sebagai Ketua DPRD Kota Binjai, dan menggantinya dengan Kristiana Gusuartini Surbakti, dan mengganti Budi Heryanto Dalimunte kepada Sugiarto sebagai Pimpinan DPRD Simalungun.

"Saya tidak tahu, perubahan ini sudah kordinasi dengan Ketua Golkar Sumut atau belum. Sudah atau belum, yang jelas DPP tidak istiqomah dengan keputusannya. Ini kesewenang-wenangan," kata Riza, dalam keterangan diperoleh Senin (24/2).

Riza merasa aneh karena sebelum perubahan pimpinan DPRD Binjai, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Dwi Priyo Atmojo, menghubungi Sekretaris Golkar Sumut, Ilhamsyah, melalui pesan WA, meminta supaya proses penetapan pimpinan DPRD Binjai dan Tanjungbalai tidak dilanjutkan.

Priyo menjelaskan, hal itu sesuai perintah ketua umum. Tapi 1 jam kemudian, masih melalui pesan WA, Priyo mengatakan, sesuai perintah wakil ketua umum, proses penetapan pimpinan DPRD Tanjungbalai dilanjutkan.

Ketua MW KAHMI Sumut ini mempertanyakan kewenangan seorang Wakil Sekjen bisa mewakili ketua umum dan wakil ketua umum memerintah DPD tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menunda proses penetapan pimpinan DPRD.

"Priyo terlalu berani mengatasnamakan ketua umum dan wakil ketua umum. Di DPP Golkar, banyak wakil ketua umum. Wakil ketua umum apa yang diatasnamakan Priyo," ujar Riza.

Padahal, lanjutnya, DPRD Binjai sudah memroses penetapan Pimpinan DPRD hingga akhirnya Gubernur Sumut mengesahkan Mahyadi sebagai Pimpinan DPRD. Tiba-tiba DPP mengeluarkan keputusan baru, membatalkan Mahyadi dan menggantinya dengan Kristiana Gusuartini Surbakti sebagai pimpinan DPRD. Akhirnya, pelantikan Mahyadi tertunda lagi.

Menurut Riza, perubahan ini tentu akan berproses lagi mulai sidang paripurna DPRD, penerbitan surat pengantar dari walikota hingga perubahan keputusan gubernur. Mengubah pimpinan dari Mahyadi ke Kristiana, lanjutnya, boleh jadi tidak sulit memrosesnya.

“Tapi, perubahan yang tidak jelas alasannya, ini justru bisa mempermalukan Partai Golkar. Publik akan menilai, partai politik besar dan berpengalaman puluhan tahun, kok sangat jelek mekanisme pengambilan keputusannya. Seperti apa sebenarnya kontrol ketua umum, sehingga seorang wakil sekjen berani mengatasnamakan ketua umum," katanya.

Riza yakin, ada informasi yang terputus dari oknum-oknum DPP kepada kepada ketua umum. Fakta bahwa proses penetapan pimpinan DPRD Binjai sudah di pemerintah provinsi, boleh jadi tidak sampai ke ketua umum. Riza sangat khawatir ada oknum-oknum di DPP yang menciptakan disharmoni dengan memutus mata rantai informasi dari daerah ke ketua umum.

Selain itu, katanya, perubahan keputusan DPP tentang pimpinan DPRD juga terjadi di Kabupaten Simalungun. DPP membatalkan keputusan yang menetapkan Budi Heryanto Dalimunte sebagai pimpinan DPRD Simalungun, juga tanpa alasan jelas menggantinya dengan Sugiarto.

“Untung saja proses penetapan Budi Heryanto belum sampai ke Pemprov Sumut," ujarnya

Menurut Riza, DPP sudah bertindak sewenang-wenang. “Di awal periode sudah seperti ini, bagaimana ke depannya ? Dia yakin, Ketum Bahlil ingin harmonisasi di partai. Tapi, keinginan ini bisa rusak karena kelakuan oknum-oknum. Ketum Bahlil sebagai panglima komando, harus menertibkan tata kelola organisasi dan memperbaiki rentang kendali, terutama di internal DPP, juga antara DPP dengan DPD," ujar Riza.

Menurut kader senior Golkar ini, baru ini terjadi DPP mengubah keputusannya soal pimpinan DPRD. "Sudah 32 tahun saya bergolkar, dan sudah banyak ketua dan sekretaris yang saya dampingi, baru inilah terjadi seorang Wakil Sekjen atas nama ketua umum memberi perintah kepada DPD Partai Golkar Sumut. Ini menjadi preseden buruk bagi DPP. Oleh karenanya, saran saya kepada Ketum Bahlil agar segera menertibkan Priyo. Jangan terlalu diberi kewenanganlah," pungkas Riza.

(JW/RZD)