Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Achmad Fauzan Nasution akrap disapa (PMA - AFN), resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padanglawas periode 2025-2030, oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, bersama ratusan kepala daerah lainnya Kamis ( 20/2).
Pelantikan pemimpin baru ini membawa angin segar dan harapan baru untuk Padanglawas lebih maju. Publik pun menanti gebrakan pasangan yang mengusung jargon 'Perubahan' ini, saat melaksanakan kampanye di Pilkada serentak 2024 yang lalu.
Meskipun di tengah tingginya tekanan efisiensi anggaran, dipundak mereka masyarakat berharap Padanglawas bisa keluar dari belenggu persoalan selama ini.
Harapan rakyat itu tidak berlebihan mengingat beberapa tahun terakhir kondisi pemerintahan Padanglawas sedang tidak baik baik saja yang berdampak luas terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat Padanglawas.
Putra Mahkota Alam dan Achmad Fauzan Nasution sebagai pemimpin pilihan rakyat, memiliki tanggungjawab besar untuk menata dan melakukan trobosan dalam menentukan arah pembangunan Padanglawas lima tahun ke depan.
Tidak ada lagi ruang untuk retorika atau program program tanpa dampak nyata. Mengingat tugas dan tanggungjawab berat telah nyata di depan mata.
Banyak hal yang menjadi harapan masyarakat Padanglawas kepada bupati dan wakil bupati baru ini. Mulai dari meningkatkan kesejahteraan sosial dalam upaya menangani kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Rakyat berharap ada kemajuan daerah dalam bidang pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik.
Harus diakui, tidak mudah bagi Bupati dan Wakil Bupati Padanglawas menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Apalagi ditengah tingginya tekanan efisiensi anggaran dengan terbitnya Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Namun publik berharap pasangan dengan visi ' Bersama Mewujudkan Padanglawas Maju' ini, memiliki keseriusan dan komitmen yang kuat guna mencari solusi terbaik dalam menuntaskan persoalan Pemerintahan Padanglawas saat ini.
Sehingga roda pembangunan di seluruh sektor bergerak dan mengalami kemajuan sebagaimana harapan publik. Mereka dituntut harus mampu mengurai dan memetakan persoalan sekaligus mencari solusi terbaik.
Defisit APBD
Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas beberapa tahun terakhir ini, adalah masalah terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).
Terjadinya defisit APBD Padanglawas telah membawa dampak luas bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Padanglawas.
Bukan hanya persoalan hak hak Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang tidak terbayarkan, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga lima bulan dalam beberapa tahun anggaran akibat Pemerintahan Padanglawas tidak memiliki uang.
Tetapi termasuk pembayaran gaji tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan orang diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menelan pil pahit beberapa bulan dalam tiga tahun anggaran tidak menerima gaji.
Tidak hanya itu, hutang kepada pihak ketiga masih ada yang belum terbayarkan sehingga masih terus membebani keuangan daerah.
Selain itu dampak yang paling nyata akibat terjadinya defisit APBD yang berkepanjangan, perekonomian masyarakat menjadi lesu. Daya beli masyarakat menurun derastis, perputaran ekonomi masyarakat pun bergerak lambat.
Sudah menjadi rahasia umum, salah satu penyebab terjadinya defisit APBD Padanglawas beberapa tahun anggaran yang lalu, tidak bisa dipisahkan dari minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mulai dari dibentuknya Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) sebagai koordinator pengumpul PAD, hingga akhirnya dibubarkan dan dilebur kembali ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ( BPKAD), capaian PAD Padanglawas tidak kunjung tercapai.
Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar, kenapa PAD Padanglawas tidak pernah tercapai meskipun jumlah yang ditargetkan terus dikurangi. Dimana sebenarnya letak salahnya, padahal potensi daerah ini begitu banyak yang bisa untuk digali.
Atau memang penempatan orang yang membidangi PAD ini tidak tepat. Sehingga capaiain PAD daerah ini tidak pernah membanggakan. Tentu beragam tafsir akan muncul mengingat PAD ini sangat urgen untuk menopang dan menunjang pembangunan daerah ini.
Perlu digaris bawahi, PAD adalah wujud kemandirian satu daerah. Sehingga tidak hanya berharap kucuran anggaran dari pemerintah pusat.
Pertanyaannya sekarang, apakah persoalan minimnya capaian PAD Padanglawas bisa diatasi bupati dan wakil bupati yang baru dilantik. Terlebih belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 482 miliar yang harus dibayar APBD, sehingga potensi defisit itu masih terbuka lebar, tentu berpulang kembali kepada kepala daerahnya.
Namun terlepas dari persoalan minimnya capaian PAD Pemerintah Padanglawas, yang terpenting sesungguhnya adalah, bagaimana komitmen dan keseriusan kepala daerah dalam menata kelola pemerintahan dengan baik. Termasuk mendata dan memetakan seluruh potensi PAD guna menutup kemungkinan adanya kebocoran pemasukan daerah untuk mencapai target yang dibuat.
Dengan demikian, pemerintah daerah tinggal bagaimana menyiapkan regulasi untuk menjaring seluruh potensi guna mendulang PAD Padanglawas.
Kerja keras
Dalam perjalanan pemerintahan nantinya, bupati dan wakil bupati terpilih harus bekerja keras menorehkan inovasi dan mencari solusi berbagai persoalan secepatnya. Sehingga muncul pencerahan terhadap pengelolaan keuangan daerah serta solusi dalam mengantisipasi terjadinya inflasi.
Jika ingin ada keberhasilan, Pemkab Padanglawas kedepannya harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang tidak mendukung kemajuan daerah, serta memprioritaskan program kegiatan yang benar-benar urgen dan bersifat mendesak. Terlebih tahun ini seluruh sektor harus mengencangkan ikat pinggang akibat tingginya tekanan efisiensi anggaran.
Sehingga pemanfaatan APBD bisa tepat sasaran dan berdaya guna untuk menopang laju ekonomi yang bermuara untuk mensejahterakan rakyat.
Belum lagi kita lirik persoalan sengketa dan konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dengan korporasi yang tak kunjung selesai.
Begitu juga penguasaan lahan oleh sekelompok orang tanpa memiliki HGU atau IUP serta perusahaan perkebunan yang melenggang beroperasi di atas lahan register atau kawasan hutan yang nyata nyata telah merugikan daerah dan negara.
Tentu semua itu adalah deretan persoalan yang harus dipetakan dan dicari akar persoalannya. Sehingga daerah tidak dirugikan dan muncul rasa keadilan di tengah tengah masyarakat.
Tata ruang
Selain masalah anggaran defisit dan minimnya capaian PAD, masalah tata ruang Padanglawas hingga kini belum final. Pemerintah Padanglawas memiliki dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW ). Penetapan tata ruang satu daerah, terlebih daerah otonomi baru menjadi sangat fundamental.
Penetapan tata ruang adalah pondasi awal yang harus dimiliki satu daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Penetapan tata ruang juga adalah menjadi rujukan mendasar dalam menata dan mendesain gerak langkah pembangunan satu daerah.
Untuk itu disamping mencari solusi persoalan yang lain, penataan tara ruang wilayah pemerintahan Padanglawas penting untuk segera dituntaskan. Sehingga arah dan grand desain pembangunan Padanglawas tidak lagi abu abu.
Kepemilikan dokumen tata ruang Padanglawas bukan hanya sekedar menjadi dasar untuk menata daerah ini, tetapi termasuk modal untuk mengundang investor datang ke daerah ini. Jangan pernah mimpi investor akan datang jika Padanglawas belum memiliki dokumen RTRW dan RDTR.
Optimalisasi potensi
Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah, pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki daerah ini harus memiliki orientasi untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat luas.
Karena sesungguhnya pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang seluruh masyarakat dapat merasakan, bukan hanya sekedar tercatat dalam laporan statistik.
Padanglawas sebagai daerah yang memiliki potensi besar, ini hanya akan menjadi potensi dan catatan jika tidak ada langkah konkrit untuk mewujudkannya.
Kini saatnya bagi pemimpin baru untuk menjawab tantangan besar ini dengan tindakan nyata. Potensi besar yang dimiliki Padanglawas menunggu untuk dihidupkan.
Namun itu semua bisa terwujud jika pemimpinnya memiliki keberanian, memiliki komitmen untuk mereformasi tata kelola, memutus mata rantai birokrasi yang bertele tele dan menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama.
Padanglawas tidak boleh lagi menjadi kabupaten yang tenggelam dalam ironi. Waktunya untuk bangkit, dengan strategi yang berpihak kepada rakyat dan kebijakan yang benar benar membangun.
Karena sesungguhnya sederhana sekali indikator ukuran keberhasilan seorang pemimpin itu. Seorang pemimpin itu dikatakan berhasil bukan dilihat dari banyaknya gedung bertingkat yang dibangunnya, tetapi keberhasilan pemimpin itu adalah diukur dari kemampuannya menyelesaikan persoalan rakyat.
Semakin sedikit persoalan yang muncul di tengah tengah masyarakat, maka semakin besar indikator keberhasilan seorang pemimpin.
Kiranya pemimpin baru Padanglawas, benar benar bisa membawa perubahan, mampu menorehkan yang terbaik untuk mewujudkan Padanglawas maju. Semoga...!!!
