"Penetapan Kepling diharapkan mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) No 21 Tahun 2021. Jangan karena wewenang camat untuk penetapan kepling lantas suka suka berpihak kepada seseorang dengan melanggar aturan," tegas Romauli Silalahi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kecurangan pengangkatan Kepling 8, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Deli, di ruang Komisi I gedung DPRD Medan, Selasa (25/2).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan agar setiap penetapan kepling harus transparan. Jika saja camat sudah menetapkan satu pilihannya, tentu harus memberitahukan kelebihan dan kekurangan para calon Kepling yang kalah dan yang menang.

"Kasih tahu kepada yang kalah, di mana kekurangannya, itu bukti transparansi," kata Romauli.

Pada kesempatan itu, Romauli juga menyentil sifat Camat Medan Labuhan, Nasir, yang terkesan sombong dan tidak komunikatif. Camat sangat sulit ditemui, begitu juga dihubungi via telepon. Bahkan, melalui komunikasi telepon, Camat sering mengaku sedang berada di luar wilayah kerja.

"Camat itu tidak boleh terlalu sering meninggalkan wilayah kerja. Bila masyarakat butuh mau jumpa, tidak boleh mengelak, karena camat perpanjangan wali kota di kecamatan," ungkap Romauli.

Begitu juga soal Kepling 8, sepatutnya tidak perlu sampai ke DPRD dan dilakukan RDP jika saja camat mau ditemui warga untuk mempertanyakan dugaan kecurangan penetapan Kepling.

"Tapi kuat dugaan terjadi kecurangan saat proses perekrutan maka camat pun tidak bersedia bertemu dengan masyarakat untuk klarifikasi," tandas Romauli. (mc)

(NAI/RZD)