Pasalnya, syarat Jon Ricardo mendapat 30 persen dukungan dari masyarakat dituding sarat manipulasi.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Medan yang dipimpin anggota Komisi I Romauli Silalahi didampingi anggota Komisi I Margaret MS dan Syaiful Ramadhan di ruang Komisi I DPRD Medan, Selasa (25/2).

Turut hadir dalam rapat tersebut puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Tangkahan, Lurah Tangkahan, Camat Medan Labuhan Nasir dan Tapem Pemko Medan.

Dalam rapat tersebut, seorang utusan masyarakat Maluddin Simanjuntak menyampaikan keberatan mereka atas pengangkatan Jon Ricardo menjadi Kepling 8. Persoalannya, persyaratan dukungan dari masyarakat untuk Ricardo dinilai cacat administrasi.

“Syarat dukungan dari masyarakat diragukan karena tidak ada melampirkan data link dan foto bersama masyarakat saat menyampaikan dukungannya. Lagi pula, sosok Ricardo dinilai sangat arogan di tengah masyarakat. Maka kami minta SK nya ditinjau ulang,” tegas Maruddin.

Mendengar keterangan itu, anggota Komisi I Margaret minta Camat Medan Labuhan Nasir agar melakukan verifikasi ulang terkait berkas syarat dukungan untuk Jon Ricardo.

“Batalkan SK Kepling 8," pinta Margaret, politisi PDI Perjuangan itu, yang turut membenarkan tudingan warga soal arogansi dan kurang beretikanya Jon Ricardo.

Sebab, Margaret mengalami sendiri beberapa bulan lalu. Ketika itu, Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan itu meninjau pengecoran jalan di lingkungan 8.

Saat peninjauan, Margaret didampingi masyarakat. Sementara Kepling Jon Ricardo tidak mau tahu dengan pengecoran badan jalan itu. Padahal, Jon Ricardo berada di kedai persis di depan jalan yang sedang dicor.

“Jon Ricardo santai saja main kartu dengan buka baju bersama beberapa temannya. Ini kan tidak beretika dan berakhlak. Jabatan Kepling itu mulia dan merupakan perpanjangan wali kota di tengah masyarakat. Kok cuek aja, padahal anggota dewan turun dan dia tidak peduli ada perbaikan jalan. Ini sama saja melecehkan dan merendahkan anggota dan lembaga DPRD,” papar Margaret.

Pada kesempatan itu, Margaret minta Camat Medan Labuhan dan Tapem Pemko Medan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepling. Khusus Kepling 8 diusulkan dijatuhi sanksi tegas, agar ke depannya tidak terjadi lagi hal serupa. Dan tidak ada yang memberi contoh kurang baik. Begitu juga soal perekrutan kepling agar ada persyaratan badan sehat dan jiwa yang sehat.

“Jangan hanya badan sehat tapi jiwa tidak sehat,” cetusnya.

Di akhir rapat, Romauli Silalalahi menyampaikan Komisi I akan melakukan RDP kembali sembari menunggu hasil verifikasi berkas syarat dukungan berkas Jon Ricardo Purba.

"Saya sebagai pimpinan RDP hanya menerima audien dan laporan masyarakat terkait pemilihan Kepling Lingkungan 8. Untuk memutuskannya itu nanti kami rapatkan di komisi I bersama kawan kawan dan pimpinan komisi," pungkasnya. (mc)

(NAI/RZD)