Menurut Subandi, saat ini banyak peserta program kejar paket A, B, dan C yang hanya mengikuti ujian akhir tanpa mengikuti proses belajar yang optimal. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan dan melemahkan motivasi belajar di masyarakat.

“Pendidikan seharusnya membekali anak-anak dengan ilmu dan keterampilan, bukan sekadar ijazah. Jika program ini tidak dijalankan dengan baik, maka perlu dievaluasi agar tidak merusak sistem pendidikan,” ujar Subandi saat ditemui di DPRD Sumut, Rabu (26/3/2025).

Ia juga menekankan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk program ini harus dimanfaatkan secara efektif demi meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar memenuhi administrasi kelulusan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengkaji dampak program PLS secara menyeluruh guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Di sisi lain, Subandi menyambut baik program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu dengan sistem asrama, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih fokus dan mendapatkan fasilitas yang memadai.

“Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan pendidikan gratis, fasilitas belajar yang lengkap, serta sistem asrama, mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” tambahnya.

Ia berharap instansi terkait di Sumatera Utara dapat aktif mencari informasi mengenai implementasi Sekolah Rakyat agar ketika program ini mulai diterapkan di berbagai daerah, Sumut sudah siap untuk mengadopsinya.

Dengan evaluasi PLS dan kesiapan dalam menjalankan program Sekolah Rakyat, Subandi optimistis bahwa pendidikan di Sumut dapat semakin maju dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

(NAI/NAI)