“Kita dukung langkah Presiden Prabowo agar aliran dana ribuan triliun rupiah yang selama ini mengalir ke luar negeri dapat dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Aripay kepada wartawan di Medan, Selasa (8/4/2025).

Aripay yang merupakan anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumut dan duduk di Komisi B yang membidangi sektor perkebunan ini merespon tegas kebijakan pemerintah yang akan menghentikan ekspor sejumlah komoditas strategis seperti tembaga, minyak sawit, dan gas alam, bio disel, pupuk, turunan sawit, ternak termasuk ke negara-negara seperti Singapura.

Berdasarkan analisis transaksi keuangan tahun 2024, tercatat dana dalam jumlah fantastis mengalir ke luar negeri, yaitu: Singapura sebesar Rp 4.806 triliun (setara 54% dari PDB Singapura), Amerika Serikat Rp 47 triliun, dan China Rp 931,8 triliun.

Aripay menekankan pentingnya peran sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, dalam mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk di dalam negeri. Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar yang mengelola ratusan ribu hektare lahan di Sumatera Utara harus proaktif mengolah hasil produksinya, bukan sekadar mengekspor dalam bentuk mentah.

“Komoditas-komoditas perkebunan tidak bisa terus diekspor dalam bentuk mentah. Harus ada keberanian untuk mendorong pengolahan di dalam negeri agar memberi nilai tambah dan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Data tahun 2024 menunjukkan, ekspor sektor perkebunan Indonesia menyumbang Rp 622,37 triliun atau 97,16% dari total ekspor sektor tersebut, dengan kelapa sawit sebagai komoditas terbesar yang menyumbang Rp 468,64 triliun (75,30%). Mayoritas ekspor sawit tersebut berupa produk mentah seperti Crude Palm Oil (CPO), yang mencapai 58% dari total ekspor sawit.

Aripay juga menyinggung diberlakukannya tarif impor minimal 10% oleh Amerika Serikat mulai 2 April 2025. Ia menilai kebijakan ini menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk memperkuat pasar domestik dan mengolah produknya di dalam negeri.

“Dengan kebijakan tarif impor yang makin ketat dari negara tujuan ekspor, justru ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mandiri dan mendorong industrialisasi di sektor pangan, pertanian, kelautan, dan energi,” tuturnya.

Aripay mendorong seluruh pihak, khususnya pelaku usaha perkebunan, agar sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam program Astacita, terutama poin kedua dan kelima yang menekankan pentingnya swasembada pangan dan industrialisasi berbasis hilirisasi.

“Kita harap, Indonesia bisa segera bertransformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang kuat dan berdaya saing tinggi. Ini juga membuka lapangan kerja meningkatkan devisa, dan memperkuat struktur ekonomi nasional,” pungkasnya.

(NAI/NAI)