Arsip foto - (Kiri-kanan): Anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rashid, Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) Charles Santiago, dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari dalam arahan pers APHR di Denpasar, Bali, Minggu (8/12/2024). (ANTARA/Cindy Frishanti/aa)
Analisadaily.com, Jakarta - Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM mendesak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, untuk memanfaatkan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping untuk mengadvokasi pendekatan yang berprinsip, inklusif, dan berbasis HAM terhadap krisis di Myanmar.
Desakan disampaikan melalui surat terbuka yang disusun berdasarkan hasil keterlibatan terkini APHR, termasuk Konsultasi Pemangku Kepentingan mengenai Demokratisasi Myanmar pada Februari di Chiang Mai, Diskusi Meja Bundar tentang Peran Perempuan dalam Proses Perdamaian, dan Konferensi Parlemen Thailand tentang Perdamaian dan Keamanan pada Maret di Bangkok.
Berdasarkan rilis pers APHR pada Senin (14/4), konsultasi-konsultasi tersebut mencerminkan konsensus regional yang berkembang, bahwa penyelesaian krisis Myanmar memerlukan keterlibatan yang berarti dengan semua pemangku kepentingan secara demokratis.
Melalui surat terbuka tersebut, APHR menyerukan kepada PM Anwar untuk memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN untuk mendorong China agar mendukung dialog politik inklusif yang melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), organisasi perlawanan etnis, dan masyarakat sipil, bukan hanya junta militer.
Dilansir dari Antara, APHR juga menyerukan kepada Anwar Ibrahim untuk mendesak penghentian segera transfer senjata dan aliran keuangan yang telah memungkinkan aksi kekerasan dan penindasan junta, yang secara langsung melanggar norma-norma kemanusiaan internasional.
Selain itu, PM Malaysia tersebut juga didesak untuk terlibat langsung dalam perlawanan demokrasi Myanmar, termasuk melibatkan perempuan dan pemimpin politik etnis, sebagai bentuk komitmen ASEAN terhadap pembangunan perdamaian yang berpusat pada rakyat dan inklusif.
Surat tersebut juga menyuarakan kekhawatiran atas transfer senjata yang terus berlanjut --beberapa di antaranya dilaporkan terkait dengan entitas China-- yang telah mendukung operasi junta dan memperburuk pengungsian massal di seluruh Myanmar.
APHR juga mengakui warisan reformis PM Anwar Ibrahim yang telah berlangsung lama dan menyerukan Malaysia untuk memimpin ASEAN dalam merangkul arah yang lebih berani dan lebih berprinsip.
"Saat Asia Tenggara menghadapi salah satu krisis demokrasi paling mendesak dalam sejarahnya, Malaysia memiliki peluang penting untuk menjauhkan kawasan tersebut dari keterlibatan dan mengupayakan kredibilitas," menurut surat terbuka tersebut.
Upaya itu dapat dilakukan dengan mendukung rakyat Myanmar, menolak impunitas militer, dan memperjuangkan jalan inklusif menuju perdamaian yang didasarkan pada keadilan, HAM, dan legitimasi demokrasi, menurut surat terbuka tersebut lebih lanjut.
(ANT/CSP)
