“Saya sangat mengapresiasi wacana pendirian Kopdes. Koperasi itu adalah soko guru perekonomian nasional. Dengan hadirnya koperasi hingga ke tingkat desa, maka geliat ekonomi akan semakin terasa hingga ke akar rumput,” ujar Anita usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).

Namun demikian, Anita menekankan pentingnya pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang menyeluruh agar program ini tidak berhenti di tengah jalan. Ia mengingatkan bahwa selama ini banyak koperasi yang menghadapi tantangan serius dalam operasionalnya, terutama dalam hal pemasaran dan pengelolaan manajemen.

“Pelaksanaan program ini harus benar-benar diawasi dari hulu ke hilir. Jangan sampai hanya jadi wacana atau sekadar formalitas. Misalnya koperasi usaha niaga, banyak yang kesulitan dalam penjualan produk. Ini perlu dicari solusi konkret agar koperasi bisa benar-benar berjalan dan menguntungkan anggotanya,” jelasnya.

Terkait anggaran, Anita mengungkapkan bahwa alokasi dana sebesar Rp2 miliar yang disebut-sebut akan diberikan untuk setiap Kopdes melalui kombinasi APBN dan APBD kabupaten/kota harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan koperasi yang dibentuk. Menurutnya, indikator pembentukan Kopdes harus jelas agar benar-benar efektif dalam mendorong ekonomi lokal.

“Harus ada kategori dan indikator yang tepat dalam pembentukan koperasi ini. Jangan asal berdiri saja. Kita ingin geliat ekonomi yang nyata, bukan hanya secara administratif,” tambahnya.

Ia juga menyoroti perbedaan antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini sudah lebih dahulu ada di berbagai desa. Menurutnya, BUMDes kerap kali terhambat oleh berbagai regulasi dan birokrasi desa sehingga pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan.

“BUMDes masih banyak yang sulit berkembang karena terikat dengan aturan-aturan desa. Kopdes punya peluang lebih lincah jika pengelolaannya profesional dan melibatkan masyarakat secara aktif,” katanya.

Sebagai contoh, Anita menyebut Kabupaten Deliserdang yang memiliki 394 desa dan kelurahan. Jika seluruhnya memiliki koperasi yang aktif dan sehat, ia meyakini akan terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten yang kemudian akan berdampak positif secara regional bahkan nasional.

“Bayangkan jika tiap desa mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui koperasi. Maka tentu kabupaten akan maju, provinsi ikut terdorong, dan akhirnya akan menguatkan fondasi ekonomi bangsa,” tutur politisi perempuan itu.

Anita menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa koperasi yang sehat adalah koperasi yang benar-benar menjalankan prinsip “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.” Ia optimistis, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah, wacana besar Presiden Prabowo akan terwujud dan membawa manfaat besar bagi Indonesia

(NAI/NAI)