Yahdi menyebutkan, keputusan untuk menyerahkan rumah sakit itu kepada Pemkab Batubara telah melalui perhitungan dan pertimbangan yang matang di tingkat provinsi. Penyerahan aset dilakukan demi mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Namun kenyataannya, fasilitas yang semestinya menjadi pusat pelayanan kesehatan justru terbengkalai.
"Sangat kita sayangkan. Harusnya rumah sakit itu dimanfaatkan secara maksimal. Penyerahan ke kabupaten sudah diperhitungkan dengan baik. Tapi kenyataannya malah tidak dimanfaatkan," ujar Yahdi saat ditemui di Gedung DPRD Sumut, Selasa (15/5).
Lebih lanjut, Yahdi juga menyoroti tindakan pembongkaran terhadap bangunan bersejarah yang terletak di bagian depan kompleks rumah sakit. Bangunan tersebut sebelumnya dikenal sebagai Provincial Training Center (PTC), yang menjadi tempat pelatihan calon dokter di Sumatera Utara dan merupakan bagian dari sejarah penting dunia kesehatan di wilayah itu.
"Bangunan itu merupakan candradimuka para dokter. Dulu namanya PTC, tempat penggodokan tenaga medis. Sebelum menjadi Rumah Sakit Indrapura, itu adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi. Sayang sekali sekarang bangunannya sudah dibongkar," jelas politikus senior Partai Amanat Nasional ini.
Setelah perubahan status menjadi rumah sakit, lanjut Yahdi, pemerintah provinsi bahkan telah mengucurkan dana miliaran rupiah untuk pembangunan gedung baru serta pengadaan alat kesehatan modern, termasuk dua ruang operasi yang dilengkapi teknologi bedah laser. Namun, sejak pengalihan kewenangan kepada pemerintah kabupaten, fasilitas tersebut tidak lagi difungsikan. Ia juga mengaku tidak mengetahui kondisi terkini alat-alat kesehatan yang ada di sana.
"Mungkin sekarang alat-alat itu sudah rusak karena tidak pernah digunakan. Sayang sekali. Ini aset luar biasa," ujarnya.
Yahdi berharap Bupati Batubara yang baru, Baharuddin Siagian, dapat segera mengambil langkah nyata untuk memanfaatkan rumah sakit tersebut. Ia mengusulkan agar fasilitas tersebut difungsikan kembali, misalnya menjadi rumah sakit spesialis seperti rumah sakit mata, paru, atau rumah sakit ibu dan anak, mengingat tingginya kebutuhan pelayanan di bidang tersebut, termasuk penanganan stunting dan menekan angka kematian ibu dan bayi.
"Dulu waktu masih di bawah provinsi, rumah sakit ini sering kita manfaatkan untuk operasi katarak. Lokasinya juga tidak jauh dari rumah saya, jadi saya tahu betul kondisinya," tambahnya.
Yahdi juga mengungkapkan bahwa pada masa peralihan status rumah sakit, sejumlah anggota DPRD Sumut sempat menyatakan ketidaksepakatannya dengan penyerahan ke daerah. Alasannya adalah kekhawatiran bahwa pemerintah kabupaten belum tentu memiliki kapasitas untuk mengelola fasilitas sebesar dan sekompleks itu.
Ia menegaskan bahwa dengan kepemimpinan yang baru di Kabupaten Batubara, sudah saatnya rumah sakit tersebut diaktifkan kembali agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan fasilitas kesehatan yang telah dibangun dengan biaya besar.
"Tidak mungkin dikembalikan lagi ke provinsi. Sekarang tinggal bagaimana pemkab bisa menunjukkan komitmennya dalam pelayanan kesehatan," tutupnya.

(NAI/NAI)